Asosiasi Minta Aturan Pajak Mobil Listrik Berlaku Nasional

CANBERRA, DDTCNews – Asosiasi Otomotif Australia (Australian Automobile Association/AAA) mendesak pemerintah membuat kebijakan mengenai pajak kendaraan listrik yang berlaku secara nasional.

Direktur Pelaksana AAA Michael Bradley mengatakan saat ini negara bagian Victoria dan Australia Selatan telah mengumumkan rencana pemberlakuan pajak untuk setiap kilometer penggunaan mobil listrik. Menurutnya, kebijakan itu bisa membuat masyarakat malas beralih dari mobil berbahan bakar minyak menjadi mobil listrik.

“Pemerintah federal harus turun tangan dan memastikan perubahan aturan pajak berjalan konsisten secara nasional, adil, dan tidak menghalangi transisi teknologi," katanya, Minggu (22/11/2020).

Bradley mengatakan Victoria dan Australia Selatan berencana memungut pajak atas kendaraan listrik untuk mengimbangi kerugian karena penurunan penerimaan cukai bahan bakar. Mobil listrik akan dikenakan pungutan 2,5 sen per kilometer, sedangkan mobil rendah emisi akan dikenakan 2 sen per kilometer.

Menurut Bradley, beberapa kelompok lingkungan juga mengkritik rencana tersebut karena kebijakan itu akan membuat pemilik mobil listrik harus membayar pajak rata-rata AU$260 atau Rp2,7 juta hingga AU$300 atau Rp3,1 juta setiap tahun.

Bradley menyebut AAA telah menggelar survei yang menyatakan 80% responden setuju pemilik mobil listrik memberikan berkontribusi terhadap biaya pengelolaan jalan raya. Namun, pungutan biaya harus dihitung secara proporsional dan tidak menghalangi upaya meningkatkan penggunaan mobil listrik.

Menurutnya, salah satu konsekuensi peningkatan penggunaan mobil listrik memang berupa penurunan penerimaan negara federal. Pasalnya, selama ini negara memiliki ketergantungan yang besar terhadap pendapatan cukai bahan bakar untuk mendanai proyek transportasi.

Bendahara Negara Bagian Victoria Tim Pallas membantah gagasan pungutan terhadap mobil listrik akan menyurutkan minat beli masyarakat. Menurutnya, negara juga mengalokasikan AU$45 juta atau Rp466 miliar untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik.

"Orang yang mengendarai kendaraan listrik hanya akan membayar antara 40%-45% lebih murah daripada pengendara yang mengendarai mobil berbahan bakar bensin atau solar," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Dewan Kendaraan Listrik Behyad Jafari menilai kebijakan negara Victoria dan Australia Selatan tersebut kontraproduktif dan tidak masuk akal dengan rencana mendorong masyarakat beralih ke mobil listrik.

"Sekarang adalah waktunya untuk mendorong ke arah mobil listrik, bukan menahan mereka dengan pajak baru," katanya, seperti dilansir thenewdaily.com.au. (kaw)