INGGRIS

Asosiasi Industri Minta Pemerintah Inggris Tunda Pajak Minimum Global

Vallencia | Minggu, 04 Desember 2022 | 09:30 WIB
Asosiasi Industri Minta Pemerintah Inggris Tunda Pajak Minimum Global

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Asosiasi industri meminta Pemerintah Inggris untuk menunda rencana penerapan pajak minimum global sebesar 15% lantaran kebijakan tersebut dinilai dapat menambah beban perusahaan dari segi administrasi.

Menurut Confederation of British Industry (CBI), perusahaan multinasional tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan perubahan kebijakan ini. Selain itu, OECD belum memberikan perincian aturan lebih lanjut mengenai persyaratan akuntansi, audit, dan pelaporan publik.

“Untuk bisnis yang terpengaruh, ini dapat memicu persyaratan akuntansi, audit, dan pelaporan publik yang tidak mungkin dipenuhi karena OECD belum menyelesaikan negosiasi kesepakatan,” kata CBI seperti dilansir ft.com, dikutip pada Minggu (4/12/2022).

Baca Juga:
Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

Kanselir Jeremy Hunt sebelumnya mengonfirmasi akan mengimplementasikan tarif pajak minimum global 15% untuk semua anak perusahaan multinasional di Inggris. Kebijakan ini akan dimuat dalam RUU keuangan musim semi dan diberlakukan mulai akhir 2023.

Pemerintah memperkirakan kebijakan ini mampu meningkatkan penerimaan pajak hingga GBP2,3 miliar atau Rp43,38 triliun per tahun untuk Departemen Keuangan pada 2027-28. Namun, perkiraan tersebut masih tidak pasti.

Meresponi keputusan tersebut, CBI menjelaskan kebijakan tersebut akan menimbulkan tantangan berat bagi perusahaan multinasional berskala besar. Alasannya, mereka perlu mengumpulkan data dari semua anak perusahaan dan membuat penghitungan pajak baru.

Baca Juga:
Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

CBI mengusulkan pemerintah baru menjalankan pajak minimum global apabila persyaratan akuntansi, audit, dan pelaporan publik sudah mendapatkan kejelasan. Kemudian, perusahaan multinasional juga diberikan waktu untuk mempelajari dan menyiapkan perubahan.

Selain Inggris, beberapa negara lainnya juga mempersiapkan rancangan undang-undang mengenai pajak minimum global. Beberapa negara tersebut antara lain Korea, Belanda dan Swiss. Terdapat juga 7 negara lainnya yang mulai melakukan konsultasi tentang aturan tersebut. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 06 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX DJP

Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Tak Setor Rp508,4 Juta ke Kas Negara, Direktur PT Diserahkan ke Kejari

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX DJP

Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

Kamis, 06 Februari 2025 | 16:00 WIB LAYANAN PAJAK

Bagaimana Nasib Aplikasi M-Pajak setelah Ada Coretax? DJP Ungkap Ini

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi