AMERIKA SERIKAT

AS Didesak Cabut Kredit Pajak Atas Perusahaan yang Beroperasi di Rusia

Muhamad Wildan | Senin, 14 Maret 2022 | 16:30 WIB
AS Didesak Cabut Kredit Pajak Atas Perusahaan yang Beroperasi di Rusia

Seorang aktivis dari kelompok hak asasi perempuan Femen melakukan aksi protes di depan Kedutaan AS menuntut diplomat Amerika untuk meninggalkan kota di Kyiv, Ukraina, Selasa (15/2/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Umit Bektas/AWW/djo

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Senator AS mengusulkan kepada pemerintah untuk mencabut kredit pajak yang selama ini diklaim oleh perusahaan AS yang beroperasi di Rusia atau Belarusia.

Ketua Komite Keuangan Senat AS Ron Wyden mengatakan langkah ini akan meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan yang selama ini mengeklaim kredit pajak atas pajak yang dibayarkan di Rusia atau Belarusia.

"Bila perusahaan memilih untuk terus membayar pajak kepada Rusia, mereka perlu melakukannya tanpa bantuan sepeserpun dari para pembayar pajak AS," ujar Wyden seperti dilansir politico.com, dikutip Senin (14/3/2022).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Untuk diketahui, banyak perusahaan yang memutuskan untuk menghentikan operasi usahanya di Rusia sejak dimulainya invasi ke wilayah Ukraina pada bulan lalu.

Berdasarkan catatan Yale School of Management, setidaknya sudah terdapat kurang lebih 350 perusahaan yang menyatakan menghentikan ataupun membekukan kegiatan usahanya di Rusia.

Meski demikian, masih terdapat beberapa perusahaan yang tetap menjalankan kegiatan usahanya di Rusia, beberapa di antaranya adalah Amwat, Bosch, Citi, Cloudflare, Pirelli, hingga Subway.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

"Tujuan dari publikasi daftar ini adalah agar perusahaan turut membantu pemerintah dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia," ujar Jeffrey Sonnenfeld, profesor dari Yale University.

Berkaca pada tahun 1980-an, terdapat lebih dari 200 perusahaan multinasional yang menghentikan operasinya di Afrika Selatan sebagai bentuk protes atas apartheid di negara tersebut.

Sonnenfeld mengatakan apartheid di Afrika Selatan dapat dihapuskan berkat sanksi ekonomi yang dibantu oleh peran aktif korporasi multinasional dalam mendukung langkah tersebut. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan