AMERIKA SERIKAT

AS Didesak Cabut Kredit Pajak Atas Perusahaan yang Beroperasi di Rusia

Muhamad Wildan | Senin, 14 Maret 2022 | 16:30 WIB
AS Didesak Cabut Kredit Pajak Atas Perusahaan yang Beroperasi di Rusia

Seorang aktivis dari kelompok hak asasi perempuan Femen melakukan aksi protes di depan Kedutaan AS menuntut diplomat Amerika untuk meninggalkan kota di Kyiv, Ukraina, Selasa (15/2/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Umit Bektas/AWW/djo

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Senator AS mengusulkan kepada pemerintah untuk mencabut kredit pajak yang selama ini diklaim oleh perusahaan AS yang beroperasi di Rusia atau Belarusia.

Ketua Komite Keuangan Senat AS Ron Wyden mengatakan langkah ini akan meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan yang selama ini mengeklaim kredit pajak atas pajak yang dibayarkan di Rusia atau Belarusia.

"Bila perusahaan memilih untuk terus membayar pajak kepada Rusia, mereka perlu melakukannya tanpa bantuan sepeserpun dari para pembayar pajak AS," ujar Wyden seperti dilansir politico.com, dikutip Senin (14/3/2022).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Untuk diketahui, banyak perusahaan yang memutuskan untuk menghentikan operasi usahanya di Rusia sejak dimulainya invasi ke wilayah Ukraina pada bulan lalu.

Berdasarkan catatan Yale School of Management, setidaknya sudah terdapat kurang lebih 350 perusahaan yang menyatakan menghentikan ataupun membekukan kegiatan usahanya di Rusia.

Meski demikian, masih terdapat beberapa perusahaan yang tetap menjalankan kegiatan usahanya di Rusia, beberapa di antaranya adalah Amwat, Bosch, Citi, Cloudflare, Pirelli, hingga Subway.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

"Tujuan dari publikasi daftar ini adalah agar perusahaan turut membantu pemerintah dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia," ujar Jeffrey Sonnenfeld, profesor dari Yale University.

Berkaca pada tahun 1980-an, terdapat lebih dari 200 perusahaan multinasional yang menghentikan operasinya di Afrika Selatan sebagai bentuk protes atas apartheid di negara tersebut.

Sonnenfeld mengatakan apartheid di Afrika Selatan dapat dihapuskan berkat sanksi ekonomi yang dibantu oleh peran aktif korporasi multinasional dalam mendukung langkah tersebut. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN