INDIA

Arun Jaitley: Segera Deklarasi atau Terima Konsekuensi

Redaksi DDTCNews | Senin, 05 September 2016 | 10:06 WIB
Arun Jaitley: Segera Deklarasi atau Terima Konsekuensi Menkeu India Arun Jaitley. (Foto: Newindianexpress.com)

NEW DELHI, DDTCNews – Pemerintah India mengimbau masyarakat untuk segera mengikuti program pengungkapan penghasilan (Income Declaration Scheme/IDS) yang akan segera berakhir 30 September 2016.

Menteri Keuangan India Arun Jaitley mengatakan wajib pajak hanya memiliki dua pilihan saja saat ini, yaitu jujur melaporkan semua pendapatannya atau menyiapkan diri menghadapi konsekuensi hukum akibat memilih tidak jujur.

“Para pengemplang pajak harus segera mengungkapkan semua penghasilan yang ia miliki. Jika tidak, mereka harus siap dengan tindakan hukum yang kami ambil,” ujarnya baru-baru ini.

Baca Juga:
Bertemu PM Modi, Prabowo Dorong Kesepakatan Impor Beras dari India

Melalui program ini, Pemerintah India memberi kesempatan bagi wajib pajak yang belum membayar pajak dengan benar di masa lalu untuk mengungkapkan semua harta dan penghasilan yang sebenarnya dengan membayar pajak, biaya tambahan, dan penalti sebesar 45% secara agregat.

Arun juga menjelaskan IDS kali ini tidak memberi kesempatan kepada pengungkapan pendapatan hasil tindak kriminal, karena IDS di tahun sebelumnya telah memberi kesempatan tersebut.

“Penelusuran tindak penghindaran pajak jauh lebih mudah saat ini. Apalagi kami telah menerapkan pajak pertambahan nilai (Good Service Tax/GST) serta penggunaan teknologi yang canggih,” katanya seperti dikutip Times of India.

Baca Juga:
Negara Anggota BRICS Sepakat Bentuk Forum Kerja Sama Pajak

Menurutnya, praktek penghindaran pajak bukan lagi soal moral dan etika, bukan yang baik dan yang benar, namun juga demi keamanan wajib pajak itu sendiri.

Arun pun menyadari betul kebiasaan membayar pajak bukanlah hal yang populer di India. Namun ia tetap berusaha mengetuk hati setiap wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya dengan benar.

“Jika banyak yang tidak terlibat dalam kasus penghindaran pajak, akankah India memiliki kesempatan mempunyai anggaran belanja sesuai yang diinginkan? Tentu saja jawabannya adalah ya,” pungkasnya (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 19 November 2024 | 09:31 WIB KERJA SAMA PERDAGANGAN

Bertemu PM Modi, Prabowo Dorong Kesepakatan Impor Beras dari India

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 09:30 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Negara Anggota BRICS Sepakat Bentuk Forum Kerja Sama Pajak

Sabtu, 24 Agustus 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tren Penerimaan Perpajakan Pemerintah Hindia Belanda 1817-1939

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor