INDIA

Arun Jaitley: Segera Deklarasi atau Terima Konsekuensi

Redaksi DDTCNews | Senin, 05 September 2016 | 10:06 WIB
Arun Jaitley: Segera Deklarasi atau Terima Konsekuensi Menkeu India Arun Jaitley. (Foto: Newindianexpress.com)

NEW DELHI, DDTCNews – Pemerintah India mengimbau masyarakat untuk segera mengikuti program pengungkapan penghasilan (Income Declaration Scheme/IDS) yang akan segera berakhir 30 September 2016.

Menteri Keuangan India Arun Jaitley mengatakan wajib pajak hanya memiliki dua pilihan saja saat ini, yaitu jujur melaporkan semua pendapatannya atau menyiapkan diri menghadapi konsekuensi hukum akibat memilih tidak jujur.

“Para pengemplang pajak harus segera mengungkapkan semua penghasilan yang ia miliki. Jika tidak, mereka harus siap dengan tindakan hukum yang kami ambil,” ujarnya baru-baru ini.

Baca Juga:
Negara Anggota BRICS Sepakat Bentuk Forum Kerja Sama Pajak

Melalui program ini, Pemerintah India memberi kesempatan bagi wajib pajak yang belum membayar pajak dengan benar di masa lalu untuk mengungkapkan semua harta dan penghasilan yang sebenarnya dengan membayar pajak, biaya tambahan, dan penalti sebesar 45% secara agregat.

Arun juga menjelaskan IDS kali ini tidak memberi kesempatan kepada pengungkapan pendapatan hasil tindak kriminal, karena IDS di tahun sebelumnya telah memberi kesempatan tersebut.

“Penelusuran tindak penghindaran pajak jauh lebih mudah saat ini. Apalagi kami telah menerapkan pajak pertambahan nilai (Good Service Tax/GST) serta penggunaan teknologi yang canggih,” katanya seperti dikutip Times of India.

Baca Juga:
Kebijakan Pajak India Bikin Eksportir Beras Thailand Girang, Ada Apa?

Menurutnya, praktek penghindaran pajak bukan lagi soal moral dan etika, bukan yang baik dan yang benar, namun juga demi keamanan wajib pajak itu sendiri.

Arun pun menyadari betul kebiasaan membayar pajak bukanlah hal yang populer di India. Namun ia tetap berusaha mengetuk hati setiap wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya dengan benar.

“Jika banyak yang tidak terlibat dalam kasus penghindaran pajak, akankah India memiliki kesempatan mempunyai anggaran belanja sesuai yang diinginkan? Tentu saja jawabannya adalah ya,” pungkasnya (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 05 Oktober 2024 | 09:30 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Negara Anggota BRICS Sepakat Bentuk Forum Kerja Sama Pajak

Sabtu, 24 Agustus 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tren Penerimaan Perpajakan Pemerintah Hindia Belanda 1817-1939

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:00 WIB UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

USKP Kembali Digelar Desember 2024! Khusus A Mengulang dan B-C Baru

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi