Aplikasi IT Inventory pada Penerima Fasilitas Kepabeanan Tidak Memadai

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai aplikasi IT Inventory pada perusahaan penerima fasilitas kepabeanan tidak memadai.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2023 menyatakan aplikasi IT Inventory yang diperiksa tersebut ada pada perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat (KB), pusat logistik berikat (PLB), gudang berikat (GB), dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Aplikasi IT Inventory yang digunakan dinilai tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER 9/BC/2014.

"[Tidak memenuhi kriteria PER 9/BC/2014] seperti IT Inventory tidak digunakan secara kontinu dan real time, serta tidak memiliki kemampuan untuk penelusuran posisi barang, tidak terintegrasi dengan sistem pembukuan perusahaan, dan tidak dapat diakses secara online oleh DJBC," bunyi IHPS I/2023, dikutip pada Selasa (5/12/2023).

PER 9/BC/2014 menyatakan IT Inventory sebagai sistem informasi persediaan berbasis komputer yang dirancang, dibangun, dan digunakan oleh perusahaan untuk beberapa keperluan. Pertama, mengadministrasikan persediaan barang dengan cara mengintegrasikan sistem transaksi pemasukan, sistem transaksi pemakaian barang dan sistem transaksi pengeluaran barang.

IT Inventory juga digunakan perusahaan untuk menghasilkan informasi terkait persediaan melalui teknologi komputer, serta menghasilkan laporan sesuai dengan kriteria dan persyaratan dalam fasilitas kepabeanan yang digunakan.

Untuk kepentingan pemeriksaan, pejabat DJBC dapat mengakses IT Inventory yang dimiliki oleh perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.

Di sisi lain, BPK juga menyoroti closed circuit television (CCTV) pada perusahaan penerima fasilitas KB dan PLB yang tidak dapat diakses dan tidak dapat dilakukan playback. Hal ini kemudian mengakibatkan adanya peluang penyalahgunaan fasilitas tempat penimbunan berikat dan KITE.

Atas kedua permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada menteri keuangan antara lain agar memerintahkan dirjen bea dan cukai untuk menginstruksikan direktur fasilitas kepabeanan supaya memerintahkan kepada seluruh perusahaan penerima fasilitas terkait untuk mengembangkan sistem IT Inventory yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan. (sap)