APBN Surplus Rp153,5 Triliun Hingga Juli 2023, Menkeu Sampaikan Ini

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat kinerja APBN masih mengalami surplus senilai Rp153,5 triliun hingga Juli 2023. Angka tersebut setara 0,72% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan surplus ini menandakan pengelolaan APBN masih kuat. Surplus terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp1.614,8 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp1.461,2 triliun.

"Ini memberikan suatu sinyal bahwa APBN kita tetap terjaga kesehatannya untuk bisa menopang dan melindungi rakyat kita, mendukung pemulihan ekonomi, dan untuk menjaga agenda penting nasional seperti pemilu bisa tetap berjalan," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (11/8/2023).

Sri Mulyani mengatakan surplus APBN hingga Juli 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022. Pada saat itu, APBN juga mengalami surplus senilai Rp106,6 triliun atau 0,54% PDB.

Pada APBN 2023, pemerintah merancang defisit senilai Rp598,2 triliun atau 2,84% PDB.

Dia menyebut pendapatan negara hingga Juli 2023 yang senilai Rp1.614,8 mengalami pertumbuhan sebesar 4,1% dan setara 65,6% dari target. Dia mencatat pendapatan negara ini utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan.

Penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp1.258,9 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp1.109,1 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp149,8 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp355,5 triliun.

Dari sisi belanja, Sri Mulyani menyebut realisasinya senilai Rp1.461,2 triliun atau 47,7% dari pagu. Angka ini terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.020,4 triliun serta belanja transfer ke daerah Rp440,9 triliun.

"[Kontraksi belanja non-KL] 2,4%, ini terutama untuk belanja subsidi karena harga minyak lebih rendah. Tentu memang menjelaskan belanja non-KL yang lebih rendah," ujarnya. (sap)