KEBIJAKAN FISKAL

APBN di Tahun Transisi Pemerintah Baru, Ini Kata Sri Mulyani

Redaksi DDTCNews | Rabu, 15 Mei 2024 | 19:27 WIB
APBN di Tahun Transisi Pemerintah Baru, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan APBN pada tahun transisi pemerintahan baru akan tetap difokuskan untuk momentum pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Dalam acara Fitch on Indonesia : Post Election Political and Economic Paths, Sri Mulyani mengatakan fokus tersebut salah satunya dilakukan melalui belanja APBN 2024 yang diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

"Untuk APBN 2024, kami akan terus fokus pada belanja hal-hal yang penting, tak hanya untuk saat ini tapi demi masa depan Indonesia,” katanya, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Rabu (15/5/2024).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan belanja pendidikan masih menjadi pos terbesar karena mencapai 20% APBN. “Ini digunakan untuk infrastruktur pendidikan, software, peningkatan kualitas sekolah, guru, dan pemberian beasiswa khususnya untuk masyarakat tidak mampu,” jelasnya.

Perlindungan sosial juga menjadi salah satu belanja terpenting, khususnya untuk masyarakat berpendapatan rendah dari dampak el nino. Pemerintah saat ini juga berupaya meningkatkan fasilitas kesehatan, terutama faskes primer di daerah untuk penanganan stunting sejak dini.

Selain itu, bidang lain yang terus didorong untuk menguatkan ekonomi Indonesia adalah hilirisasi berbagai mineral strategis. Sri Mulyani mengatakan Indonesia memiliki posisi dan waktu yang tepat, baik itu terkait dengan nikel maupun tembaga.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

“Entah itu terkait nikel maupun tembaga yang akan dibutuhkan di era teknologi digital dan kecerdasan buatan. Itulah mengapa hilirisasi memberikan kesempatan untuk menciptakan nilai tambah bagi Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, masa transisi di Indonesia sangat unik karena APBN untuk pemerintahan mendatang disiapkan oleh pemerintah saat ini. Dengan demikian, hal tersebut memerlukan kerja sama antara 2 pemerintahan tersebut.

"Jadi, inilah berbagai bidang yang akan terus menjadi fokus pemerintah pascapemilu. Presiden terpilih telah menyebut tentang keberlanjutan dengan perbaikan. Dan itulah yang sedang kami lakukan dalam masa transisi ini,” imbuhnya.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Indonesia, lanjut Sri Mulyani, telah terbukti mampu melewati berbagai masa transisi pada era-era pemilu sebelumnya. Dengan demikian, pemerintah akan terus memastikan arah kebijakan yang sangat fundamental bagi Indonesia.

“Yaitu investasi di bidang SDM (sumber daya manusia), hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah, investasi infrastruktur untuk efisiensi dan produktivitas, serta pembangunan institusi yang tepercaya, akan terus menjadi tema utama dari arah kebijakan pemerintah,” ungkap Sri Mulyani. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja