APBN Defisit Rp237,7 Triliun Hingga 14 Desember, Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat kinerja APBN hingga 14 Desember 2022 akhirnya mengalami defisit senilai Rp237,7 triliun. Angka tersebut setara 1,22% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.479 triliun dan belanja negara Rp2.717,6 triliun. Menurutnya, defisit tersebut juga menandakan pengelolaan APBN telah optimal sebagai shock absorber.

"Defisit ini jauh lebih kecil dari yang diindikasikan atau direncanakan yang tertuang di dalam Perpres 98/2022 yaitu Rp840,2 triliun," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa(20/12/2022).

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama 2021, Sri Mulyani mengatakan angka defisit tersebut juga mengalami penurunan 61,5%. Hingga 14 Desember 2021 lalu, realisasi defisit APBN mencapai Rp617,4% atau 3,64% PDB.

Melalui Perpres 98/2022, defisit APBN 2022 yang semula dirancang senilai Rp868 triliun atau 4,85% PDB, telah diturunkan menjadi Rp840,2 triliun atau 4,5% PDB.

Sri Mulyani menyebut pendapatan negara hingga 14 Desember 2022 mengalami pertumbuhan sampai dengan 36,9%. Dia mencatat pendapatan negara yang sejumlah Rp2.479 triliun tersebut utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan.

Penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp1.927,4 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp1.634,36 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp293,1 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp551,1 triliun.

Dari data penerimaan tersebut, menkeu mengatakan, semua jenis penerimaan mengalami kenaikan sangat tinggi hingga double digit, di atas penerimaan tahun lalu yang juga sudah tumbuh di atas 20%.

"Ini adalah cerita konsolidasi dari APBN yang mendapatkan dukungan dari pemulihan ekonomi yang sangat tinggi," ujarnya.

Dari sisi belanja, lanjut Sri Mulyani, realisasinya sudah mencapai Rp2.717,6 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.967,9 triliun serta belanja transfer ke daerah Rp749,7 triliun. Menurutnya, belanja negara masih perlu diakselerasi karena rencana belanja dalam Perpres 98/2022 mencapai 3.106,4 triliun.

Dia menambahkan pembiayaan anggaran hingga November 2022 tercatat senilai Rp469,8 triliun atau mengalami kontraksi 28,5%.

"Ini juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan posisi perpres (98/2022) yaitu Rp840,2 triliun," imbuhnya. (sap)