Ilustrasi. (DDTCNews)
JAKARTA, DDTCNews—Pemprov DKI Jakarta memproyeksikan pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 mencapai Rp63,19 triliun, turun 23% dari pendapatan daerah APBD 2020 sebesar Rp82,19 triliun.
Target tersebut diambil dengan asumsi laju penyebaran virus Corona atau Covid-19 sudah menurun pada kuartal III/2020 dan kegiatan ekonomi sudah bisa sepenuhnya normal pada 2021 mendatang.
Dari total pendapatan daerah tersebut, sekitar 60% atau Rp37,97 triliun disumbang dari pajak daerah. Disusul dana perimbangan sebesar Rp17,45 triliun atau menyumbang 28%, dan lain-lain sebesar Rp6,16 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Edi Sumantri menekankan bahwa proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp63 triliun tersebut adalah proyeksi optimistis.
“Ada skenario lain yakni bila penularan COVID-19 makin meningkat dan baru menurun di kuartal II/2021, angkanya akan menjadi pesimis," kata Edi di hadapan anggota Komisi Keuangan DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/6/2020).
Edi tidak menyebutkan besaran pendapatan daerah jika skenario tersebut buruk benar-benar terjadi. Meski begitu, kekhawatiran Pemprov DKI Jakarta bukan tanpa alasan mengingat isu Covid-19 belum menunjukkan kepastian.
“Kenaikan kasus COVID-19 kedua ini yang kita khawatirkan karena persebaran COVID-19 sudah muncul di pemukiman padat,” tutur Edi.
Selain faktor ekonomi, faktor lainnya yang turut menentukan pendapatan daerah secara keseluruhan adalah besaran dana perimbangan yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta dari pemerintah pusat.
Edi mengungkapkan ada kemungkinan nominal dana perimbangan yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta diturunkan lewat revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada tahun berjalan.
Tahun ini, pendapatan daerah Pemprov DKI Jakarta ditargetkan sebesar Rp47,2 triliun seiring dengan menurunnya geliat ekonomi. Target penerimaan pajak daerah juga direvisi menjadi hanya Rp22,5 triliun. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
akibat pandemi covid 19 berimbas ke semua sektor ekonomi, kepada masyarakat tolong dong kesadarannya untuk mematuhi anjuran pemerintah.