KAMUS CUKAI

Apa Itu Surat Penyerahan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-2)?

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 02 Agustus 2024 | 18:00 WIB
Apa Itu Surat Penyerahan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-2)?

Ilustrasi.

CUKAI merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang. Barang yang dikenakan cukai biasa disebut sebagai barang kena cukai (BKC).

Saat ini, terdapat 3 barang yang termasuk dalam BKC di Indonesia. Ketiga barang tersebut, yaitu etil alkohol (EA), minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), serta hasil tembakau (HT), dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

BKC harus terlebih dahulu dilunasi cukainya sebelum dapat diedarkan. Terkait dengan pelunasan cukai, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) dapat menerbitkan Surat Penyerahan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-2) pada kondisi tertentu. Lantas, apa itu SPPBP-2?

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Proses Permohonan Penyediaan Pita Cukai

Sebelum membahas mengenai SPPBP-2, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pita cukai dan proses pemesanan pita cukai. Pita cukai merupakan dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Simak Apa Itu Pita Cukai?.

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai harus dilakukan atas 3 jenis BKC. Pertama, MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar EA lebih dari 5%. Kedua, MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean. Ketiga, HT seperti rokok. Simak Apa Itu MMEA?

Ketiga jenis BKC tersebut dianggap telah dilunasi cukainya apabila sudah dilekati dengan pita cukai pada kemasan penjualan ecerannya. Simak 3 Cara Pelunasan Cukai.

Baca Juga:
Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Untuk memperoleh pita cukai, pengusaha pabrik atau importir dapat mengajukan permohonan penyediaan pita cukai (P3C). Terdapat 2 format P3C, yaitu P3C HT dan P3C MMEA. P3C tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan dan format yang telah ditetapkan. Simak Apa Itu P3C?

Atas pengajuan tersebut, Kepala Kantor Bea dan Cukai akan meneruskan P3C HT atau P3C MMEA kepada direktur. Apabila pita cukai yang diajukan melalui P3C telah tersedia maka pengusaha pabrik atau importir dapat mengajukan pemesanan pita cukai.

Pemesanan pita cukai itu ditujukan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan menggunakan dokumen CK-1 (untuk HT) atau CK-1A (untuk MMEA). Pembayaran cukai atas dokumen CK-1 atau CK-1A tersebut dilakukan melalui bank persepsi atau pos persepsi.

Baca Juga:
Menkeu Rilis Pedoman Pembukuan Terbaru di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Namun, pengusaha pabrik atau importir ada kalanya tidak merealisasikan pita cukai yang telah diajukan tersebut. Kondisi itu membuat pejabat DJBC akan menerbitkan Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-1).

SPPBP-1 diterbitkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk mengenakan biaya pengganti kepada pengusaha pabrik atau importir yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (3) PER-24/BC/2018 s.t.d.d PER-5/BC/2022, besarnya biaya pengganti setiap keping pita cukai, yaitu:

  1. Pita Cukai HT seri I: Rp25;
  2. Pita Cukai HT seri II: Rp40;
  3. Pita Cukai HT seri III tanpa perekat: Rp25;
  4. Pita Cukai HT seri III dengan perekat: Rp300; dan
  5. Pita Cukai MMEA: Rp300.

Pengusaha pabrik atau importir harus melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya SPPBP-1. Pembayaran biaya pengganti harus dibuktikan dengan bukti penerimaan negara (BPN) sebagai penerimaan cukai lainnya.

Baca Juga:
Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

Apabila pengusaha pabrik atau importir tidak melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai maka akan mengakibatkan terbitnya SPPBP-2.

Pengertian SPPBP-2

SPPBP-2 adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat DJBC untuk menyerahkan penagihan biaya pengganti atas penyediaan pita cukai kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cabang melalui Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Biaya pengganti yang dimaksud adalah biaya yang harus dibayar oleh pengusaha pabrik atau importir atas penyediaan pita cukai yang telah diajukan dengan P3C HT atau P3C MMEA, tetapi tidak direalisasikan dengan CK-1 atau CK-1A.

Baca Juga:
Menkes Malaysia Ungkap Peran Cukai dalam Mereformulasi Minuman Manis

Sesuai dengan pengertian tersebut, SPPBP-2 dipakai untuk menyerahkan penagihan biaya pengganti ke PUPN. Pejabat DJBC menyampaikan SPPBP-2 kepada Ketua PUPN cabang melalui KPKNL dengan dilampiri dokumen P3C dan SPPBP-1.

Adanya penyerahan penagihan tersebut, membuat penagihan biaya pengganti bisa dilakukan oleh PUPN. PUPN memang menjadi pihak yang diberikan mandat untuk mengurus piutang negara yang macet dan belum dapat ditagih. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Senin, 23 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 104/2024

Menkeu Rilis Pedoman Pembukuan Terbaru di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Sabtu, 21 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?