Apa Itu Penetapan Keasalan Barang Sebelum Impor?

DITJEN Bea Cukai (DJBC) terus berupaya mempercepat dan memperbaiki layanan kepabeanan yang diberikan kepada pengguna jasa. Upaya tersebut juga diiringi dengan pengawasan yang optimal guna memastikan hak-hak negara tetap terpenuhi.

Langkah konkret perbaikan dan percepatan layanan itu salah satunya tercermin dari diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2022. Melalui aturan tersebut, pemerintah memperbarui ketentuan mengenai pengajuan dan penetapan keasalan barang sebelum impor.

Menurut Ditjen Bea Cukai (DJBC), pembaruan ketentuan tersebut ditujukan untuk meningkatkan layanan kepabeanan atas pengeluaran barang impor dengan mempercepat proses penelitian keasalan barang sesuai dengan praktik internasional.

PMK 7/2022 telah berlaku efektif mulai 10 Februari 2022. Lantas, apa itu penetapan keasalan barang sebelum impor (PKBSI)?

Definisi
MERUJUK Pasal 1 angka 1 PMK 7/2022, PKBSI adalah penetapan dan/atau penentuan negara asal barang dengan memperhatikan ketentuan asal barang (rules of origin) yang berlaku, berdasarkan data yang disampaikan kepada Dirjen Bea Cukai, sebelum pengajuan pemberitahuan pabean.

Dirjen Bea Cukai dapat menetapkan keasalan barang atas barang yang akan diimpor dalam skema preferensi atau skema non-preferensi sebelum diajukan pemberitahuan pabean.

Pada skema preferensi, Dirjen Bea Cukai menetapkan keasalan barang dengan berpedoman pada ketentuan asal barang dalam PMK mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Sementara itu, penetapan keasalan barang dalam skema non-preferensi berpedoman pada ketentuan asal barang yang diatur dalam PMK atau peraturan menteri perdagangan untuk memenuhi ketentuan atau kebijakan di bidang perdagangan yang ditetapkan oleh suatu negara atau sekelompok negara.

Guna mendapatkan penetapan keasalan barang, pemohon harus mengajukan permohonan PKBSI kepada Dirjen Bea Cukai melalui direktur di lingkungan DJBC. Pemohon mengajukan permohonan PKBSI secara elektronik melalui sistem aplikasi yang dikelola DJBC.

Pemohon PKBSI dapat meliputi: importir; eksportir; penyelenggara/pengusaha tempat penimbunan berikat; penyelenggara/ pengusaha pusat logistik berikat; badan usaha/pelaku usaha kawasan ekonomi khusus; pengusaha di kawasan bebas; perwakilan dari pemohon; atau pihak lain yang memenuhi ketentuan.

Dalam pengajuan permohonan, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Selanjutnya, direktur akan meneliti permohonan dan dokumen yang dilampirkan. Dalam proses penelitian, direktur dapat meminta tambahan data, seperti contoh barang untuk keperluan identifikasi dan/atau informasi lainnya.

Berdasarkan penelitian itu, direktur atas nama Dirjen Bea Cukai akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan. Keputusan diberikan paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap untuk Authorized Economic Operator (AEO) atau Mitra Utama Kepabeanan.

Sementara itu, untuk pemohon lainnya, keputusan diberikan paling lama 40 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. PKBSI yang telah diterbitkan berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Sebagai informasi, status negara asal suatu barang merupakan salah satu unsur penting dalam perdagangan internasional. Sebab, negara asal suatu barang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh fasilitas kepabeanan, seperti tarif preferensi.

Penentuan negara asal barang tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional maupun ketentuan yang ditetapkan oleh suatu negara atau sekelompok negara. Ketentuan khusus itu biasa disebut rules of origin.

Peran rules of origin tersebut dipandang penting mengingat saat ini banyak barang yang dihasilkan melalui pengolahan berbagai gabungan input. Misal, bahan baku, yang merupakan sumber daya dari negara berbeda-beda.

Apabila barang sepenuhnya diproduksi di satu negara, menentukan asal barang bukan hal sulit. Namun, apabila barang dihasilkan melalui pengolahan berbagai gabungan input, misalnya bahan baku dari negara yang berbeda-beda, maka menentukan asal barang akan menjadi hal yang rumit.

Untuk itu, rules of origin diperlukan untuk menentukan negara asal barang ketika proses produksi dan inputnya terjadi yang berasal dari lebih dari 1 negara. Hal ini salah satunya diperlukan guna meninjau apakah suatu barang dapat memperoleh fasilitas tarif preferensi, atau tidak. (rig)