Apa Itu Belanja Negara?

KEBIJAKAN fiskal suatu negara secara keseluruhan tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan dari penyusunan APBN di antaranya sebagai dasar melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Salah satu unsur yang terdapat dalam APBN adalah belanja negara. Ketentuan belanja negara pun telah diatur dalam sejumlah peraturan di antaranya UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara). Lantas, apa itu belanja negara?

Pengertian Belanja Negara

Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Merujuk Pasal 11 ayat (5) UU Keuangan Negara, belanja negara diperinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Perincian di antaranya membuat pengamat atau publik dapat mengetahui anggaran yang dialokasikan berdasarkan organisasi, fungsi, atau jenis belanja.

Perincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat. Sementara itu, menurut jenis belanja (sifat ekonomi) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Untuk perincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Perincian pengertian belanja negara berdasarkan jenis belanja tersebut juga turut diuraikan dalam PMK 101/2011. Berikut klasifikasinya.

1. Belanja Pegawai
   Belanja pegawai adalah pengeluaran untuk kompensasi dalam bentuk uang maupun barang untuk pegawai negeri sipil (PNS), pejabat negara, pensiunan, pegawai honorer, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.
2. Belanja Barang
   Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat (di luar kriteria belanja bantuan sosial) dan belanja perjalanan dinas.
3. Belanja Modal
   Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
4. Belanja Bunga Utang
   Belanja bunga utang adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri.
5. Belanja Subsidi
   Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.
6. Hibah
   Belanja hibah adalah pengeluaran berupa transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/BUMD, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa.
7. Bantuan Sosial
   Belanja bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
   Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga nonpemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
   Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
8. Belanja lain-lain
   Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. (rig)