Apa itu Asean Harmonized Tariff Nomenclature?

TERHITUNG mulai 1 April 2022, Ditjen Bea Cukai (DJBC) memberlakukan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022. Pemberlakuan BTKI 2022 tersebut diatur melalui PMK 26/2022. Berlakunya BTKI 2022 ini akan memperbarui BTKI 2017 yang berlaku sebelumnya.

Pembaruan BTKI dilakukan lantaran terjadi amendemen Harmonized Commodity Description and Coding System/Harmonized System (HS) 2017 dan Asean Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017 menjadi HS 2022 dan AHTN 2022.

Hasil amendemen AHTN itu di antaranya menambah subpos. DJP menjelaskan penambahan subpos itu akan menampung kepentingan strategis industri dan perdagangan Indonesia yang sebelumnya tidak ada dalam AHTN 2017.

Misal, untuk produk batik dan beberapa produk tekstil; alat bantu pernapasan/ventilator, hospital bed, dan beberapa alat kesehatan; serta produk terkait pengembangan industri kendaraan listrik, yaitu motor listrik dan baterainya. Lantas, apa yang dimaksud dengan AHTN?

Definisi
Merujuk penjelasan pada laman resmi DJBC, AHTN adalah sistem klasifikasi barang yang diterapkan secara seragam di ASEAN berupa penomoran barang sampai tingkat 8 digit di seluruh negara anggota ASEAN berdasarkan Protocol Governing The Implementation of AHTN.

AHTN dibahas dalam forum Technical Subworking Group on Classification (TSWGC) dan disusun berdasarkan kepentingan masing-masing negara ASEAN. AHTN akan dibahas dan diamendemen secara periodik sebagai dampak perubahan pada HS.

HS secara periodik diamendemen oleh World Customs Organization (WCO) untuk menyesuaikan dengan perubahan pola perdagangan dan situasi dunia terkini. Selain itu, amendemen AHTN dapat dilakukan terhadap subpos ASEAN untuk penyederhanaan AHTN atau karena adanya perubahan teknologi dan perdagangan.

Selanjutnya, perubahan HS dan AHTN menjadi dasar penyesuaian BTKI. Penyesuaian BTKI dengan HS serta AHTN terbaru merupakan bentuk komitmen Indonesia selaku contracting party dari Konvensi HS sekaligus anggota ASEAN. BTKI sendiri memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu, sistem klasifikasi barang merupakan daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis. Sistem tersebut diciptakan salah satunya untuk mempermudah pentarifan transaksi perdagangan, administrasi pengangkutan, dan pengumpulan data statistik. (rig)