KABUPATEN NATUNA

Antisipasi Transisi MPN, Begini Instruksi Bupati

Redaksi DDTCNews | Selasa, 21 Juni 2016 | 21:12 WIB
Antisipasi Transisi MPN, Begini Instruksi Bupati

NATUNA, DDTCNews — Bupati Natuna Hamid Rizal meminta segenap bendaharawan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Natuna sigap mengantisipasi lambatnya koneksi internet di kawasan kepulauan tersebut dalam rangka transisi penggunaan sistem dalam pelayanan setoran pajak.

Hamid menyatakan kesigapan dan antisipasi itu diperlukan seiring dengan rencana penerapan program penatausahaan penerimaan negara melalui sistem modul penerimaan negara generasi dua (MPN G2) pada Juli 2016 yang sekaligus mencabut sistem MPN G1.

“Kita harus antisipasi, dan saya harap kita bisa saling mengisi. Layanan internet di Natuna itu lelet. Jadi kalau gagal, langsung segera ke kantor pajak. Sekarang harus kerja cepat, bukan jalan lagi tetapi harus lari menyesuaikan perubahan globalisasi,” tutur Hamid dalam sosialisasi MPN G2 di Natuna, pekan lalu.

Baca Juga:
Ratusan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Disarankan Ikut Pemutihan

Di tempat yang sama, Direktur Dana dan Jasa Bank Riau Kepri Nizam mengatakan penerimaan pajak melalui sistem MPN G2 sejak 2014 telah mencapai lebih dari Rp1 triliun dengan total 130 transaksi. Jumlah itu masih kecil, karena Wajib Pajak belum seluruhnya menggunakan sistem MPN G2.

Menurut dia, sistem MPN G2 akan semakin memudahkan wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya. Pasalnya, jelas Nizam seperti dikutip batampos.co.id, sistem e-billing dalam MPN G2 membuat wajib pajak tidak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak (SSP) secara manual.

Kemudahan itu juga ditambah dengan rencana Bank Riau Kepri melayani pembayaran pajak melalui automatic teller machine (ATM). “Pembayaran pajak melalui ATM ini sudah melalui tahap verifikasi Dirjen Perbendaharaan Negara. Jadi, realisasinya tiinggal menunggu waktu,” katanya. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 09 Agustus 2021 | 14:42 WIB KABUPATEN NATUNA

Ratusan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Disarankan Ikut Pemutihan

Kamis, 06 Februari 2020 | 18:14 WIB PROFIL PAJAK KABUPATEN NATUNA

Melihat Profil Pajak Wilayah yang Sempat Buat Panas Indonesia & China

Jumat, 02 Maret 2018 | 14:28 WIB KABUPATEN NATUNA

Perizinan Berbelit, Bisnis Sarang Burung Walet Bebas dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT