KINERJA FISKAL

Antisipasi Pelebaran Defisit, Silpa Akhir Mei 2020 Sudah Tinggi

Muhamad Wildan | Selasa, 16 Juni 2020 | 15:16 WIB
Antisipasi Pelebaran Defisit, Silpa Akhir Mei 2020 Sudah Tinggi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan respons atas beberapa pertanyaan awak media dalam konferensi pers APBN Kita. (tangkapan layar Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengambil langkah cepat dalam pemenuhan pembiayaan utang. Langkah ini dilakukan karena turunnya penerimaan pajak di tengah melambungnya kebutuhan belanja akibat adanya pandemi Covid-19.

Per Mei 2020, Kementerian Keuangan mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) mencapai Rp176,4 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Simak artikel ‘Duh, Realisasi Penerimaan Pajak Akhir Mei 2020 Turun Makin Dalam’.

Tercatat, defisit anggaran pada akhir Mei 2020 sudah mencapai Rp179,6 triliun, bertumbuh 42,8% (yoy). Di sisi lain, realisasi pembiayaan tercatat sudah mencapai Rp356,1 triliun atau 41,7% dari pembiayaan yang dianggarkan dengan pertumbuhan mencapai 122,6 (yoy).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

"Pasar surat berharga negara (SBN) sudah mulai bullish seiring dengan tren incoming bid lelang surat utang negara (SUN) yang mulai naik sejak April," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (16/6/2020).

Sri Mulyani mengatakan incoming bid dari investor asing sudah berada pada kondisi normal seiring dengan terjadinya net buy dari investor asing pada beberapa pekan terakhir. Pada Mei 2020 dan dua pekan pertama Juni 2020, Kementerian Keuangan mencatat net buy asing pada SBN masing-masing senilai RP7,1 triliun dan Rp4,9 triliun.

Secara lebih rinci, pembiayaan SBN neto tercatat sudah mencapai Rp369 triliun atau 67,1% dari target Perpres No. 54/2020 dengan pertumbuhan mencapai 98,3% secara tahunan.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengatakan ke depan pihaknya akan terus memperkuat penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) serta memperkuat kerja sama pinjaman program dengan mitra multilateral seperti World Bank, ADB, dan lain-lain.

"Target pinjaman multilateral kita tahun ini meningkat jadi US$7 miliar hingga US$8 miliar," kata Luky.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN