KINERJA FISKAL

Antisipasi Pelebaran Defisit, Silpa Akhir Mei 2020 Sudah Tinggi

Muhamad Wildan | Selasa, 16 Juni 2020 | 15:16 WIB
Antisipasi Pelebaran Defisit, Silpa Akhir Mei 2020 Sudah Tinggi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan respons atas beberapa pertanyaan awak media dalam konferensi pers APBN Kita. (tangkapan layar Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengambil langkah cepat dalam pemenuhan pembiayaan utang. Langkah ini dilakukan karena turunnya penerimaan pajak di tengah melambungnya kebutuhan belanja akibat adanya pandemi Covid-19.

Per Mei 2020, Kementerian Keuangan mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) mencapai Rp176,4 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Simak artikel ‘Duh, Realisasi Penerimaan Pajak Akhir Mei 2020 Turun Makin Dalam’.

Tercatat, defisit anggaran pada akhir Mei 2020 sudah mencapai Rp179,6 triliun, bertumbuh 42,8% (yoy). Di sisi lain, realisasi pembiayaan tercatat sudah mencapai Rp356,1 triliun atau 41,7% dari pembiayaan yang dianggarkan dengan pertumbuhan mencapai 122,6 (yoy).

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

"Pasar surat berharga negara (SBN) sudah mulai bullish seiring dengan tren incoming bid lelang surat utang negara (SUN) yang mulai naik sejak April," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (16/6/2020).

Sri Mulyani mengatakan incoming bid dari investor asing sudah berada pada kondisi normal seiring dengan terjadinya net buy dari investor asing pada beberapa pekan terakhir. Pada Mei 2020 dan dua pekan pertama Juni 2020, Kementerian Keuangan mencatat net buy asing pada SBN masing-masing senilai RP7,1 triliun dan Rp4,9 triliun.

Secara lebih rinci, pembiayaan SBN neto tercatat sudah mencapai Rp369 triliun atau 67,1% dari target Perpres No. 54/2020 dengan pertumbuhan mencapai 98,3% secara tahunan.

Baca Juga:
Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengatakan ke depan pihaknya akan terus memperkuat penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) serta memperkuat kerja sama pinjaman program dengan mitra multilateral seperti World Bank, ADB, dan lain-lain.

"Target pinjaman multilateral kita tahun ini meningkat jadi US$7 miliar hingga US$8 miliar," kata Luky.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahun Baru, PTKP Baru? Catatan bagi yang Baru Menikah atau Punya Anak