PEMILU 2024

Anies, Prabowo, dan Ganjar Kompak Ingin Lanjutkan Hilirisasi Industri

Dian Kurniati | Kamis, 09 November 2023 | 14:43 WIB
Anies, Prabowo, dan Ganjar Kompak Ingin Lanjutkan Hilirisasi Industri

Ilustrasi. Aktivitas tungku smelter nikel di PT VDNI di kawasan industri di Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (9/9/2022). ANTARA FOTO/Jojon/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Ketiga calon presiden pada pilpres 2024 berjanji melanjutkan program hilirisasi yang menjadi kebijakan andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Calon presiden Anies Baswedan mengatakan hilirisasi dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Menurutnya, kebijakan hilirisasi perlu terus didorong hingga menjadi reindustrialisasi.

"Hilirisasinya terus [berjalan], tetapi itu tidak cukup. Harus ada reindustrialisasi," katanya, dikutip pada Kamis (9/11/2023).

Baca Juga:
Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Anies mengatakan reindustrialisasi akan membawa lebih banyak keuntungan secara ekonomi. Utamanya, penciptaan sekitar 15 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun.

Selain itu, dia juga memandang reindustrialisasi juga dapat berdampak positif pada penerimaan negara, terutama pajak. Oleh karena itu, negara juga perlu memberikan insentif agar program hilirisasi berjalan lebih cepat.

Sementara itu, calon presiden Prabowo Subianto menyebut hilirisasi mutlak dilanjutkan untuk mendorong dan memeratakan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, hilirisasi yang dimulai era Jokowi juga telah terbukti meningkatkan nilai ekspor.

Baca Juga:
Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Dia mencontohkan efek kebijakan hilirisasi nikel yang diiringi pelarangan ekspor produk mentah ternyata mampu meningkatkan nilai tambah produk turunannya. Pada 2017, ekspor produk turunan nikel hanya senilai US$3,3 miliar, tetapi kemudian melonjak menjadi US$33,8 miliar pada 2022.

"Kadang-kadang dengan kebijakan bisa mengubah nasib suatu bangsa. Dengan hilirisasi, kita bisa hentikan mengalir keluarnya kekayaan negara," ujarnya.

Prabowo berencana memperluas kebijakan hilirisasi hingga menjadi 21 komoditas.

Baca Juga:
Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

Adapun calon presiden Ganjar Pranowo, menilai Indonesia memiliki potensi SDA yang besar untuk diproses lebih lanjut. Menurutnya, potensi SDA tersebut tidak hanya terbatas pada barang tambang seperti nikel, tetapi juga komoditas kelautan dan perkebunan.

Beberapa komoditas yang memiliki potensi untuk dikembangkan antara lain ikan, rumput laut, dan kelapa sawit.

"Hilirisasi yang harus dilanjutkan itu hilirisasi yang bukan hanya sekadar cerita. Kenapa kita tidak hilirisasi industri di maritim kita, hilirisasi perkebunan kita," katanya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam PMK 81/2024

Senin, 03 Februari 2025 | 10:43 WIB KMK 2/KM.10/2025

Simak di Sini! Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Februari 2025

Senin, 03 Februari 2025 | 09:30 WIB TARIF BEA KELUAR CPO

Harga Referensi Melemah, Tarif Bea Keluar CPO Bulan Ini US$124 per MT

Senin, 03 Februari 2025 | 08:55 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PIC Coretax Jangan Bingung! DJP Beri Panduan, Bahas Soal Role Akses

Senin, 03 Februari 2025 | 08:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’