INGGRIS

Anggaran Tekor, Kenaikan Pajak Properti Jadi Pilihan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 07 Februari 2019 | 11:15 WIB
Anggaran Tekor, Kenaikan Pajak Properti Jadi Pilihan

Ilustrasi. 

NORTHAMPTONSHIRE, DDTCNews – Dewan Northamtonshire Country, daerah setingkat kabupaten di Inggris, merilis rencana anggaran tahun fiskal 2019-2020. Pemangkasan anggaran dan kenaikan tarif pajak menjadi isu utama dalam rancangan tersebut.

Rencana kebijakan ini dipilih karena pemerintah lokal kekurangan anggaran dan mengumumkan rencana penghematan anggaran hingga 41,4 juta pound sterling. Kebijakan anggaran ketat ini akan dilakukan melalui pemangkasan pos belanja di sektor kesehatan dan kenaikan pajak properti.

Pemimpin dewan dari kubu konservatif Matt Golby mengatakan kenaikan pajak tidak dapat dihindari. Meskipun tarif pajak properti naik, angkanya relatif masih lebih rendah ketimbang daerah lain di Inggris.

Baca Juga:
Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

“Proposal anggaran yang diterbitkan hari ini akan membangun stabilitas keuangan baru untuk program keberlanjutan keuangan yang jauh lebih besar,” katanya, seperti dikutip pada Kamis (7/2/2019).

Secara rinci, penghematan anggaran akan banyak bersumber dari pemangkasan pos belanja perawatan sosial untuk orang dewasa sebesar 23,1 juta pound sterling. Kemudian, pemotongan 10,3 juta pound sterling untuk layanan anak-anak pada 2019—2020.

Adapun sisa penghematan akan disumbang kenaikan pajak properti sebesar 75% atau naik sekitar 1 pound sterling untuk setiap rumah. Target kenaikan pajak properti ini berlaku kategori properti A-C, atau dari nilai rumah sebesar 40.000—68.000 pound sterling.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Kenaikan tarif pajak properti ini mayoritas akan dirasakan oleh warga Northamtonshire. Pasalnya, 70% penduduk bermukim dalam kategori properti A-C. Kenaikan pajak ini setidaknya akan menghimpun dana baru sebesar 5,8 juta pound sterling tiap tahunnya.

Rencana kebijakan tidak populis tersebut mendapat kritik dari Partai Buruh. Juru bicara keuangan Partai Buruh Mick Scrimshaw mengatakan krisis anggaran saat ini sebenarnya bisa dihindari jika pemerintah berani menaikkan pajak secara bertahap.

Namun, kebijakan menaikkan pajak, menurutnya, tidak menjadi pilihan yang diambil. "Kesulitan keuangan saat ini bisa dihindari dengan kenaikan yang stabil dalam pajak," katanya, seperti dilansir BBC. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari