INGGRIS

Anggaran Tekor, Kenaikan Pajak Properti Jadi Pilihan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 07 Februari 2019 | 11:15 WIB
Anggaran Tekor, Kenaikan Pajak Properti Jadi Pilihan

Ilustrasi. 

NORTHAMPTONSHIRE, DDTCNews – Dewan Northamtonshire Country, daerah setingkat kabupaten di Inggris, merilis rencana anggaran tahun fiskal 2019-2020. Pemangkasan anggaran dan kenaikan tarif pajak menjadi isu utama dalam rancangan tersebut.

Rencana kebijakan ini dipilih karena pemerintah lokal kekurangan anggaran dan mengumumkan rencana penghematan anggaran hingga 41,4 juta pound sterling. Kebijakan anggaran ketat ini akan dilakukan melalui pemangkasan pos belanja di sektor kesehatan dan kenaikan pajak properti.

Pemimpin dewan dari kubu konservatif Matt Golby mengatakan kenaikan pajak tidak dapat dihindari. Meskipun tarif pajak properti naik, angkanya relatif masih lebih rendah ketimbang daerah lain di Inggris.

Baca Juga:
Rumah Pindah Tangan Kurang dari Setahun, DJP Bisa Tagih Kembali PPN

“Proposal anggaran yang diterbitkan hari ini akan membangun stabilitas keuangan baru untuk program keberlanjutan keuangan yang jauh lebih besar,” katanya, seperti dikutip pada Kamis (7/2/2019).

Secara rinci, penghematan anggaran akan banyak bersumber dari pemangkasan pos belanja perawatan sosial untuk orang dewasa sebesar 23,1 juta pound sterling. Kemudian, pemotongan 10,3 juta pound sterling untuk layanan anak-anak pada 2019—2020.

Adapun sisa penghematan akan disumbang kenaikan pajak properti sebesar 75% atau naik sekitar 1 pound sterling untuk setiap rumah. Target kenaikan pajak properti ini berlaku kategori properti A-C, atau dari nilai rumah sebesar 40.000—68.000 pound sterling.

Baca Juga:
Untuk Keperluan Pajak Minimum Global, Pajak Tercakup Perlu Disesuaikan

Kenaikan tarif pajak properti ini mayoritas akan dirasakan oleh warga Northamtonshire. Pasalnya, 70% penduduk bermukim dalam kategori properti A-C. Kenaikan pajak ini setidaknya akan menghimpun dana baru sebesar 5,8 juta pound sterling tiap tahunnya.

Rencana kebijakan tidak populis tersebut mendapat kritik dari Partai Buruh. Juru bicara keuangan Partai Buruh Mick Scrimshaw mengatakan krisis anggaran saat ini sebenarnya bisa dihindari jika pemerintah berani menaikkan pajak secara bertahap.

Namun, kebijakan menaikkan pajak, menurutnya, tidak menjadi pilihan yang diambil. "Kesulitan keuangan saat ini bisa dihindari dengan kenaikan yang stabil dalam pajak," katanya, seperti dilansir BBC. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 07 Februari 2025 | 19:30 WIB PMK 13/2025

Rumah Pindah Tangan Kurang dari Setahun, DJP Bisa Tagih Kembali PPN

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:30 WIB CORETAX DJP

Akun WP Badan Tak Bisa Terbitkan Bupot, Harus Lewat PIC Coretax

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:00 WIB PMK 11/2025

PMK Omnibus Terbit, Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri Tetap 2,2%

Jumat, 07 Februari 2025 | 15:07 WIB FOUNDER DDTC DANNY SEPTRIADI

‘Praktik Terbaik dalam Restitusi PPN adalah Immediate Refund System’