INGGRIS

Anggaran Tekor, Kenaikan Pajak Properti Jadi Pilihan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 07 Februari 2019 | 11:15 WIB
Anggaran Tekor, Kenaikan Pajak Properti Jadi Pilihan

Ilustrasi. 

NORTHAMPTONSHIRE, DDTCNews – Dewan Northamtonshire Country, daerah setingkat kabupaten di Inggris, merilis rencana anggaran tahun fiskal 2019-2020. Pemangkasan anggaran dan kenaikan tarif pajak menjadi isu utama dalam rancangan tersebut.

Rencana kebijakan ini dipilih karena pemerintah lokal kekurangan anggaran dan mengumumkan rencana penghematan anggaran hingga 41,4 juta pound sterling. Kebijakan anggaran ketat ini akan dilakukan melalui pemangkasan pos belanja di sektor kesehatan dan kenaikan pajak properti.

Pemimpin dewan dari kubu konservatif Matt Golby mengatakan kenaikan pajak tidak dapat dihindari. Meskipun tarif pajak properti naik, angkanya relatif masih lebih rendah ketimbang daerah lain di Inggris.

Baca Juga:
PIC Bisa Tunjuk Karyawan untuk Akses Coretax DJP secara Spesifik

“Proposal anggaran yang diterbitkan hari ini akan membangun stabilitas keuangan baru untuk program keberlanjutan keuangan yang jauh lebih besar,” katanya, seperti dikutip pada Kamis (7/2/2019).

Secara rinci, penghematan anggaran akan banyak bersumber dari pemangkasan pos belanja perawatan sosial untuk orang dewasa sebesar 23,1 juta pound sterling. Kemudian, pemotongan 10,3 juta pound sterling untuk layanan anak-anak pada 2019—2020.

Adapun sisa penghematan akan disumbang kenaikan pajak properti sebesar 75% atau naik sekitar 1 pound sterling untuk setiap rumah. Target kenaikan pajak properti ini berlaku kategori properti A-C, atau dari nilai rumah sebesar 40.000—68.000 pound sterling.

Baca Juga:
Partai Republik Minta Trump Setop Program Lapor SPT Gratis Era Biden

Kenaikan tarif pajak properti ini mayoritas akan dirasakan oleh warga Northamtonshire. Pasalnya, 70% penduduk bermukim dalam kategori properti A-C. Kenaikan pajak ini setidaknya akan menghimpun dana baru sebesar 5,8 juta pound sterling tiap tahunnya.

Rencana kebijakan tidak populis tersebut mendapat kritik dari Partai Buruh. Juru bicara keuangan Partai Buruh Mick Scrimshaw mengatakan krisis anggaran saat ini sebenarnya bisa dihindari jika pemerintah berani menaikkan pajak secara bertahap.

Namun, kebijakan menaikkan pajak, menurutnya, tidak menjadi pilihan yang diambil. "Kesulitan keuangan saat ini bisa dihindari dengan kenaikan yang stabil dalam pajak," katanya, seperti dilansir BBC. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 30 Desember 2024 | 19:30 WIB KPP PMA SATU

PIC Bisa Tunjuk Karyawan untuk Akses Coretax DJP secara Spesifik

Senin, 30 Desember 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Partai Republik Minta Trump Setop Program Lapor SPT Gratis Era Biden

Senin, 30 Desember 2024 | 17:30 WIB MAHKAMAH AGUNG

MA Berlakukan Hasil Rapat Pleno Kamar, Termasuk Soal Perkara Pajak

Senin, 30 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

Oktober 2024: Sri Mulyani Dilantik Lagi Jadi Menkeu, USKP Dievaluasi

BERITA PILIHAN
Senin, 30 Desember 2024 | 19:30 WIB KPP PMA SATU

PIC Bisa Tunjuk Karyawan untuk Akses Coretax DJP secara Spesifik

Senin, 30 Desember 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Partai Republik Minta Trump Setop Program Lapor SPT Gratis Era Biden

Senin, 30 Desember 2024 | 18:30 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Pencatatan dalam Kepabeanan dan Cukai?

Senin, 30 Desember 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Target Ekonomi 8% Diragukan, Prabowo Beri Instruksi ke Menteri-Pemda

Senin, 30 Desember 2024 | 17:30 WIB MAHKAMAH AGUNG

MA Berlakukan Hasil Rapat Pleno Kamar, Termasuk Soal Perkara Pajak

Senin, 30 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

Oktober 2024: Sri Mulyani Dilantik Lagi Jadi Menkeu, USKP Dievaluasi

Senin, 30 Desember 2024 | 16:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Kembali dari Luar Negeri, Hati-Hati Penipuan e-CD Lewat Link Palsu

Senin, 30 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PPN

Tolak PPN 12 Persen, Rieke Diah Pitaloka Dipanggil MKD

Senin, 30 Desember 2024 | 15:39 WIB KONSULTASI CORETAX

Segera Berlaku, Bagaimana Cara Login Coretax dan Masuk ke Role Access?

Senin, 30 Desember 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Mulai Masa Pajak Januari 2025, Rekam e-Faktur via Aplikasi Coretax