KEBIJAKAN PEMERINTAH

Anggaran Pembangunan IKN Capai Rp 40,6 Triliun pada Tahun Depan

Muhamad Wildan | Jumat, 18 Agustus 2023 | 12:30 WIB
Anggaran Pembangunan IKN Capai Rp 40,6 Triliun pada Tahun Depan

Ilustrasi. Pengunjung mengunjungi lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (30/5/2023). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp40,6 triliun pada tahun depan guna melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran Rp40,6 triliun tersebut terdiri atas Rp35,76 triliun yang akan dialokasikan ke Kementerian PUPR dan Rp5 triliun sisanya dialokasikan untuk kementerian dan lembaga (K/L) lainnya.

"Beberapa sudah kita prioritaskan seperti infrastruktur, untuk kompleks pemerintahan, dan juga untuk perumahan bagi ASN awal, termasuk pembangunan bandara untuk VVIP yang kemarin sudah diputuskan oleh presiden," katanya, dikutip pada Jumat (18/8/2023).

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Sri Mulyani menuturkan infrastruktur-infrastruktur prioritas guna mendukung pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN ditargetkan selesai pada tahun depan. Meski demikian, pembangunan IKN akan terus dilanjutkan hingga 2045.

"Perkembangan dari keseluruhan IKN akan didesain dalam jangka panjang. Dalam jangka menengah-panjang, peranan non-APBN akan menjadi lebih besar. Kami sudah mendukung Otorita IKN untuk mendesain berbagai proyeknya agar bisa secara KPBU," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menuturkan progres pembangunan KIPP IKN secara umum sudah mencapai 30%.

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

Kementerian PUPR juga akan memulai pembangunan rumah ASN dan TNI/Polri sebanyak 47 tower mulai September 2023. Pada Juli 2024, pemerintah menargetkan sudah ada 12 tower yang selesai dibangun dan bisa dihuni oleh ASN yang ditugaskan di IKN.

Lebih lanjut, kantor presiden, 4 kantor kementerian koordinator, dan beberapa kementerian seperti Kemensetneg ditargetkan selesai pada Juli 2024.

"Termasuk lapangan upacara mudah-mudahan, Juli sudah selesai," tutur Basuki. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global