Anggaran Belanja Kementerian 2024 Hampir Rp1.000 Triliun, Ini Fokusnya

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menetapkan pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada tahun depan senilai Rp999,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bila dibandingkan dengan anggaran K/L pada tahun ini, anggaran K/L pada tahun hanya tumbuh sebesar 2,3%.

"Ini adalah suatu kenaikan dibandingkan kondisi tahun ini, terutama untuk mendukung program-program strategis yang sangat penting seperti kemiskinan ekstrem yang menurun, stunting, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan investasi," ujar Sri Mulyani, Selasa (30/5/2023).

Selain itu, belanja K/L juga akan digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM, mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong hilirisasi SDA, serta memperkuat kelembagaan dan simplifikasi regulasi.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, pemerintah berfokus menghapuskan kemiskinan ekstrem dan menurunkan prevalensi stunting pada tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kemiskinan ekstrem pada 2022 tercatat mencapai 2,04%. Pada tahun ini, kemiskinan ekstrem ditargetkan turun menjadi 1,04%. Pada 2024, kemiskinan ditargetkan turun menjadi sebesar 0%.

"Kita melakukan berbagai upaya extra effort yang menyasar pada individu yang berada pada 10% terbawah atau desil 1 sebanyak 27,4 juta jiwa. Kita meng-cover juga yang near extreme poor," ujar Sri Mulyani.

Melalui APBN, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan memberikan transfer langsung kepada rumah tangga miskin dan rentan dalam bentuk PKH hingga BLT Desa, meningkatkan pendapatan lewat proyek padat karya, dan meningkatkan akses infrastruktur dasar.

Adapun prevalensi stunting pada 2024 ditargetkan turun menjadi sebesar 14%. Pada 2024, program penurunan stunting akan difokuskan pada 12 provinsi yang terdiri dari 7 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbanyak.

Tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi yakni NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara, sedangkan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbanyak yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara.

Intervensi spesifik akan dilaksanakan terhadap ibu hamil kurang energi kronik dan balita kurus. Adapun intervensi sensitif dilakukan lewat penyediaan fasilitas kesehatan, tambahan makanan dan minuman bernutrisi, akses air minum, dan sanitasi layak. (sap)