Akhir Maret 2021, Utang Pemerintah Tembus Rp6.445 Triliun

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir Maret 2021 mencapai Rp6.445,07 triliun atau 42% dari nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Berdasarkan laporan APBN Kita edisi April 2021, rasio utang terhadap PDB sebesar 42% itu lebih tinggi ketimbang Februari 2021 sebesar 41%. Posisi utang itu meningkat seiring dengan tingginya kebutuhan pembiayaan di tengah pandemi Covid-19.

"Hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat penurunan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19," bunyi laporan tersebut, dikutip Senin (26/4/2021).

Laporan tersebut memerinci utang pemerintah masih didominasi oleh utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN). Kontribusi SBN terhadap total utang pemerintah mencapai 86,63% senilai Rp5.583,16 triliun.

Dari total nilai SBN tersebut, SBN dalam mata uang rupiah mencapai Rp4.311,57 triliun dan SBN dalam valuta asing senilai Rp1.271,59 triliun. Keduanya diterbitkan dalam bentuk surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

Sementara itu, komposisi utang pinjaman dari pinjaman tercatat hanya 13,37% atau senilai Rp861,91 triliun. Angka tersebut terdiri atas pinjaman dalam negeri Rp12,52 triliun dan pinjaman luar negeri Rp849,38 triliun.

Meski meningkat, pemerintah menegaskan posisi utang tersebut tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makroekonomi. Adapun pada UU No. 17/2003, diatur batasan maksimal rasio utang pemerintah 60% terhadap PDB.

Pemerintah menilai peningkatan utang dialami oleh hampir seluruh negara di dunia, tak hanya di Indonesia. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja yang besar terutama untuk memberikan stimulus pemulihan ekonomi dan penyediaan program vaksinasi gratis.

"Faktanya, kebijakan pelebaran defisit dan rasio utang pemerintah di masa pandemi merupakan salah satu yang terkecil dibandingkan dengan beberapa negara Asean dan G20," bunyi dokumen itu.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, pemerintah juga terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai otoritas, termasuk DPR sebagai lembaga legislatif dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

Pemerintah juga mengelola utang secara terbuka dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan mengingat terdapat fungsi pengawasan dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (rig)