Ajak Pelaku Fintech Ikut PPS, DJP: Agar Terhindar Sanksi Lebih Tinggi

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengajak penyelenggaraan teknologi finansial (financial technology/fintech) untuk segera mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan PPS menjadi kesempatan baik bagi wajib pajak yang belum menyampaikan hartanya secara benar dalam SPT Tahunan. Keikutsertaan akan menghindarkan wajib pajak dari sanksi yang lebih berat.

"Sekarang pemerintah masih memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela mengungkapkan asetnya agar wajib pajak terhindar dari sanksi yang lebih tinggi ketika nanti hartanya ditemukan oleh Ditjen Pajak," katanya dalam program Expert Lab: Implementasi UU HPP yang diadakan Aftech, dikutip pada Senin (2/5/2022).

Neilmaldrin mengatakan pemerintah mengadakan PPS sesuai dengan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Periode program tersebut hanya berlangsung 6 bulan, yakni pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

Dengan waktu yang hanya tersisa dari 2 bulan, dia menyarankan wajib pajak segera mengikuti PPS. Neilmaldrin menjelaskan PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan.

Selain itu, program tersebut juga dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan harta pada 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.

Dia menyebut PPS menjadi kesempatan yang baik bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan. Pasalnya, kemungkinan DJP menemukan harta yang tidak dilaporkan sudah semakin besar.

Hal itu terjadi karena saat ini DJP dapat memanfaatkan data dari skema automatic exchange of information (AEoI). DJP juga telah mendapatkan data dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (Ilap). Selain itu, DJP juga berencana menerapkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (coretax administration system) pada 2023.

"PPS ini tujuannya agar wajib pajak tidak ada yang ketinggalan kereta dan merugi, di mana telah disediakan fasilitas pengungkapan sukarela," ujarnya. (kaw)