Adakan Pemutihan, Pemprov Riau Raup Rp429 Miliar

PEKANBARU, DDTCNews - Pemerintah Provinsi Riau mencatat sudah ada 384.577 unit kendaraan yang mendapatkan keringanan melalui program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor hingga saat ini.

Kepala Bapenda Riau Syahrial Abdi mengatakan pemprov juga memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) melalui program pemutihan ini senilai Rp429,03 miliar. Menurutnya, masyarakat masih dapat memanfaatkan program tersebut sebelum periodenya berakhir bulan ini.

"Masih ada waktu kurang dari tiga pekan lagi bagi masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotornya," katanya, dikutip pada Rabu (10/5/2023).

Syahrial mengatakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan berdasar Peraturan Gubernur Riau Nomor 6/2023. Program tersebut berlaku sejak 1 Februari hingga 31 Mei 2023.

Dia menjelaskan program pemutihan bertajuk 7 Berkah Pajak Daerah diadakan untuk membantu masyarakat yang memiliki tunggakan pajak daerah. Insentif yang diberikan di antaranya pemutihan sanksi denda pajak kendaraan bermotor.

Kemudian, ada pula fasilitas pembebasan tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor yang melebihi 3 tahun pajak, diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 50% selama 3 tahun bagi pelaku usaha yang melakukan mutasi masuk, serta penghapusan tarif pajak kendaraan bermotor progresif.

Setelahnya, pemprov memberikan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), pembebasan pokok dan denda bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II, dan pembebasan BBNKB mutasi masuk dan kendaraan lelang.

"Kesempatan ini juga memberikan kemudahan untuk warga yang akan menukar pelat kendaraan dari non-BM ke BM," ujarnya.

Terakhir, pemprov akan memberikan fasilitas pengurangan denda keterlambatan dari 25% menjadi 2% setelah pemutihan selesai digelar.

Syahrial menyebut penyelenggaraan program pemutihan di Riau ini juga sejalan dengan implementasi Pasal 74 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Berdasarkan pasal tersebut, kendaraan yang tidak diregistrasi ulang selama sekurang-kurangnya 2 tahun dapat dilakukan penghapusan data registrasi.

Menurutnya, program pemutihan dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat, baik individu maupun perusahaan. Periode pemutihan pun dapat dijadikan momentum menyelesaikan semua tunggakan pajak. (sap)