Ada UU HPP, Kemenkeu Yakin Defisit 2022 Lebih Rendah dari 4,85% PDB

JAKARTA, DDTCNews - Pengesahan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi undang-undang diyakini akan berdampak pada peningkatan penerimaan perpajakan 2022. Ujungnya, defisit anggaran diproyeksikan lebih kecil dari asumsi pada UU APBN.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati asumsi defisit APBN 2022 senilai Rp868,0 triliun atau 4,85% terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski demikian, realisasi defisit bisa lebih rendah jika penerimaan perpajakan meningkat berkat implementasi UU HPP.

"Tentunya dengan dampak dari UU HPP, defisit ini akan bisa lebih rendah daripada asumsi 4,85% tersebut," katanya dalam webinar Bincang APBN 2022, Senin (18/10/2021).

Febrio mengatakan pemerintah dan DPR mengesahkan UU HPP untuk memperkuat dan memperluas basis perpajakan secara adil dan berpihak kepada kelompok tidak mampu. UU HPP juga diyakini akan memperbaiki administrasi perpajakan sehingga penerimaannya dapat meningkat.

Dalam paparannya, dia menjelaskan estimasi penerimaan perpajakan dengan implementasi UU HPP akan mencapai Rp1.649,3 triliun atau setara 109,2% dari target pada UU APBN 2022 senilai Rp1.510,0 triliun. Adapun dari sisi rasio, angkanya akan mencapai 9,22% terhadap PDB.

Dengan perbaikan penerimaan perpajakan karena implementasi UU HPP, Febrio pun optimistis penurunan defisit APBN ke bawah 3% PDB pada 2023 semakin mudah dilakukan.

"Dengan defisit yang semakin menurun, diharapkan kita terus bisa menuju arah yang semakin kuat untuk menuju defisit di bawah 3% di tahun 2023," ujarnya.

Dalam ilustrasinya, Febrio memaparkan pemerintah merancang defisit APBN 2022 akan berada pada rentang 4,51%-4,85% PDB. Sementara pada 2023, defisitnya kembali turun menjadi 2,71%-2,97% PDB.

Mengenai defisit anggaran tersebut, dia menambahkan pemerintah akan memastikan pembiayaannya berasal dari sumber-sumber yang aman dan dikelola secara berhati-hati. Menurutnya, pengelolaan pembiayaan yang baik akan menentukan keberlangsungan fiskal pada masa yang akan datang. (sap)