PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Tren Kenaikan Inflasi, Mendagri Minta Seluruh Pemda Waspada

Dian Kurniati | Senin, 04 Desember 2023 | 14:30 WIB
Ada Tren Kenaikan Inflasi, Mendagri Minta Seluruh Pemda Waspada

Ilustrasi. Pedagang dan pembeli bertransaksi jual beli cabai di Pasar Senen, Jakarta, Jumat (1/12/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mewaspadai peningkatan laju inflasi pada akhir tahun.

Tito mengatakan tingkat inflasi Indonesia secara umum masih lebih rendah ketimbang negara lain. Namun, data inflasi terjadi pada Oktober dan November 2023 menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

"[Tingkat inflasi Indonesia] tidak terlalu buruk. Kita relatif stabil, tetapi harus waspada karena 2 bulan ini trennya naik dari 2,2% ke 2,5%, dan sekarang 2,8%," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2023, Senin (4/12/2023).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Tito menuturkan beberapa negara dunia mengalami lonjakan inflasi pada November seperti Venezuela sebesar 318%, Lebanon 215%, serta Argentina 143%. Indonesia masih tergolong baik karena tingkat inflasinya 2,86% sehingga berada pada peringkat 138 dari 186 negara.

Di antara negara G-20, Indonesia juga masih berada di peringkat dari 18 dari 24 anggota. Adapun di Asean, Indonesia menempati peringkat 8 dari 11 negara.

Dia menjelaskan laju inflasi pada setiap daerah memiliki tren yang berbeda-beda. Di level provinsi, Lampung menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 4,1%, sedangkan Aceh hanya 1,44%.

Baca Juga:
Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

"Inflasi 2,8% ini jangan dilihat secara umum nasional karena terjadi variasi tiap daerah. Ada daerah yang tinggi, ada daerah yang rendah," ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut komoditas yang menjadi penyebab inflasi utamanya beras, cabai merah, dan cabai rawit. Untuk itu, perubahan harga ketiga komoditas tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah.

Dia memaparkan komoditas utama penyebab kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) di setiap wilayah juga berbeda-beda. Misal, di wilayah Sumatera, komoditas dengan andil terbesar adalah cabai merah. Di Jawa, komoditas penyumbang kenaikan IPH tertinggi adalah cabai rawit.

"Ada 5 komoditas yang perlu menjadi perhatian dalam minggu-minggu berikutnya yaitu cabai merah, gula pasir, cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras," tuturnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?