KEPPRES 25/2022

Ada OSS RBA, Mekanisme Pengajuan Tax Allowance Akan Direvisi

Muhamad Wildan | Minggu, 12 Februari 2023 | 15:00 WIB
Ada OSS RBA, Mekanisme Pengajuan Tax Allowance Akan Direvisi

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan menyesuaikan ketentuan administratif pengajuan fasilitas tax allowance dengan sistem online single submission risk based approach (OSS RBA).

Dalam ketentuan yang saat ini berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2019, permohonan tax allowance dapat diajukan lewat OSS. Namun, OSS yang dimaksud bukan OSS RBA. OSS RBA baru diluncurkan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja berlaku.

"Penyelarasan ketentuan administratif pengajuan fasilitas sesuai dengan perkembangan sistem OSS berbasis risiko," bunyi Keputusan Presiden (Keppres) 25/2022, dikutip pada Minggu (12/2/2023).

Baca Juga:
Rugikan Negara Rp1,48 Miliar, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejari

Dalam Pasal 5 PP 78/2019, hanya disebutkan permohonan fasilitas tax allowance harus diajukan sebelum saat mulai berproduksi komersial. Permohonan dilakukan lewat OSS bersamaan dengan pendaftaran nomor induk berusaha.

Apabila wajib pajak yang mengajukan permohonan tax allowance adalah wajib pajak lama yang melakukan penanaman modal atau perluasan, permohonan diajukan paling lambat 1 tahun setelah penerbitan usaha.

Diperinci pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 11/2020 s.t.d.d PMK 96/2020, penetapan keputusan pemberian fasilitas tax allowance dilaksanakan oleh kepala BKPM untuk dan atas nama menteri keuangan.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat! Berbalik Perkasa Atas Dolar AS

Keputusan yang diterbitkan harus memuat nama, NPWP, alamat, rincian jenis fasilitas PPh, NIB, izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, izin usaha, lokasi usaha yang diajukan fasilitas, saat berlakunya fasilitas, kewajiban dan larangan bagi wajib pajak penerima fasilitas, bidang usaha, KBLI, cakupan produk, dan nilai rencana investasi.

Sejalan dengan penyelarasan ketentuan administratif pengajuan permohonan tax allowance dengan OSS RBA, kriteria dan persyaratan pengajuan fasilitas tax allowance serta proses pemberiannya juga akan disempurnakan.

Saat ini, 3 kriteria yang harus dipenuhi oleh wajib pajak agar bisa mendapatkan fasilitas tax allowance antara lain harus memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor, memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar, atau memiliki kandungan lokal yang tinggi. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 09:30 WIB KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT

Rugikan Negara Rp1,48 Miliar, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejari

Rabu, 05 Februari 2025 | 08:47 WIB KURS PAJAK 05 FEBRUARI 2025 - 11 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat! Berbalik Perkasa Atas Dolar AS

Rabu, 05 Februari 2025 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Beri Imbauan Soal Bukti Potong PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 18:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Tindak Lanjuti Aktivasi Akun PKP, Fiskus Kunjungi Alamat Perusahaan

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 09:30 WIB KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT

Rugikan Negara Rp1,48 Miliar, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejari

Rabu, 05 Februari 2025 | 08:47 WIB KURS PAJAK 05 FEBRUARI 2025 - 11 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat! Berbalik Perkasa Atas Dolar AS

Rabu, 05 Februari 2025 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Beri Imbauan Soal Bukti Potong PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov