PENERIMAAN PAJAK

Ada Kompensasi BBM, Penerimaan Pajak Melonjak Jelang Akhir Tahun

Muhamad Wildan | Jumat, 15 Desember 2023 | 19:33 WIB
Ada Kompensasi BBM, Penerimaan Pajak Melonjak Jelang Akhir Tahun

Materi paparan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ada lonjakan penerimaan pajak menjelang akhir tahun 2023 berkat pembayaran kompensasi BBM.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan terdapat pajak yang dipungut ketika pemerintah membayarkan kompensasi BBM kepada Pertamina.

"Ada kompensasi yang dibayar pada bulan itu [November] dan memang sudah menjadi prediksi kita," ujar Yon, Jumat (15/12/2023).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Pembayaran kompensasi BBM kepada Pertamina dari tahun ke tahun memang cenderung dilaksanakan pada akhir tahun anggaran mengingat pembayaran tersebut baru dapat dilaksanakan setelah adanya audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain didukung oleh pembayaran PPN atas kompensasi BBM yang dibayarkan oleh pemerintah kepada Pertamina, penerimaan pajak menjelang penutupan tahun 2023 juga didukung oleh aktivitas impor yang masih terjaga.

Yon mengatakan aktivitas impor memang sempat melambat pada September 2023. Namun, kegiatan impor tercatat kembali naik pada Oktober, November, dan Desember 2023.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor pada September 2023 sempat hanya senilai US$17,34 miliar. Namun, nilai impor pada November 2023 tercatat mampu mencapai US$19,58 miliar. "Jadi impor memang masih tertekan, tetapi tidak sedalam yang di awal-awal," ujar Yon.

Untuk diketahui, penerimaan pajak hingga 12 Desember 2023 tercatat sudah mencapai Rp1.739,84 triliun atau 95,7% dari target senilai Rp1.818,2 triliun sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 75/2023.

Sebagai perbandingan, penerimaan pajak hingga Oktober 2023 tercatat masih senilai Rp1.523,7 triliun atau 83% dari target Perpres 75/2023. Dengan demikian, terdapat lonjakan penerimaan pajak senilai Rp216,14 triliun hanya dalam waktu 1,5 bulan. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja