FILIPINA

Ada Insentif Pajak, Anggota DPR Ini Minta Harga Tiket Bioskop Turun

Dian Kurniati | Sabtu, 29 Oktober 2022 | 09:30 WIB
Ada Insentif Pajak, Anggota DPR Ini Minta Harga Tiket Bioskop Turun

Ilustrasi. Petugas dan kerabat membantu seorang penyadang disabilitas untuk duduk saat menonton film di layar bioskop XXI BTC, Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/9/2022). ANTARA FOTO/Novrian Arbi/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Anggota DPR Filipina Angelica Natasha Co menilai pemberian insentif pajak seharusnya dapat berdampak pada penurunan harga tiket bioskop yang dibayarkan masyarakat.

Co mengatakan DPR dan pemerintah sepakat memberikan insentif pajak untuk meringankan industri film dan bioskop di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, dampak dari insentif juga perlu diperluas hingga dirasakan semua masyarakat.

"Bagaimanapun, harga tiket pada saat ini masih mahal sementara orang Filipina cukup sensitif terhadap harga," katanya, dikutip pada Sabtu (29/10/2022).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Co mengatakan UU 11904 tentang Pengembangan Industri Kreatif Filipina telah memberikan ruang bagi pelaku industri kreatif untuk berkembang dan kompetitif secara global. Beleid tersebut memuat serangkaian strategi untuk membuka lebih banyak lapangan kerja bagi seniman pertunjukan dan karya kreatif lainnya.

Melalui UU 11904, tersedia berbagai insentif pajak yang dapat dinikmati pelaku usaha di industri perfilman. Dengan pemberian insentif ini pula, dia berharap tiket menonton film di bioskop bisa menjadi lebih mudah.

Menurutnya, tiket murah akan menarik lebih banyak orang untuk menonton film di bioskop. Dia ingin pemberian insentif dapat membuat bioskop tidak lagi menjadi hiburan yang mewah bagi masyarakat.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Co menilai film Filipina memiliki kesempatan yang besar untuk bersaing di pasar global, termasuk dengan film asal Korea Selatan. Dalam hal ini, Korea Selatan akan menjadi tolok ukur yang baik untuk meningkatkan kualitas film di negara tersebut.

Dia memandang Filipina juga perlu segera melakukan transisi dari pandemi menjadi endemi agar ekonomi mampu pulih lebih cepat sehingga masalah pengangguran, termasuk di kalangan seniman, dapat teratasi.

"Ini akan membuka kembali bisnis dan kampus yang ditutup selama pandemi sehingga ekonomi dapat berjalan kembali dengan kekuatan penuh," ujarnya dilansir pna.gov.ph. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:08 WIB PROVINSI SUMATERA UTARA

Pemprov Ajak Warga Manfaatkan Diskon dan Pemutihan Pajak Kendaraan

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja