Ilustrasi.
SANANA, DDTCNews - Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sanana menyambangi tempat usaha wajib pajak badan di Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula pada 1 November 2022.
Kepala KP2KP Sanana Septian Sukma mengatakan kunjungan tim dari KP2KP tersebut ialah untuk menyampaikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Ternate.
“SP2DK diterbitkan karena ada indikasi atau dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan,” katanya seperti dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Selasa (6/12/2022).
Oleh karena itu, lanjut Septian, account representative (AR) meminta penjelasan kepada wajib pajak badan bersangkutan mengenai proses bisnis, penghasilan, ataupun biaya-biaya yang dikeluarkan selama kegiatan usaha berjalan.
Dari data dan/atau keterangan yang wajib pajak sampaikan, AR dapat memeriksa apakah wajib pajak yang bersangkutan telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tertib dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum.
“Maksud SP2DK ini untuk meminta penjelasan mengenai proses bisnis atau usaha, penghasilan, dan biaya-biaya yang perusahaan keluarkan selama produksi,” ujarnya.
Septian juga menjelaskan wajib pajak dapat menghubungi langsung AR-nya untuk memberikan konfirmasi atas data-data yang tertulis atau tertuang pada SP2DK.
Wajib pajak juga diperkenankan untuk berkonsultasi langsung ke KP2KP Sanana yang berada di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula apabila masih terdapat kebingungan mengenai kewajiban perpajakannya.
Septian juga mengingatkan dan mengimbau wajib pajak untuk lebih berhati-hati ataupun teliti dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, seperti laporan laba rugi (penghasilan dan biaya) ataupun laporan neraca. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.