PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ancaman Resesi, Wapres: Arus Keluar Modal Asing Perlu Diwaspadai

Dian Kurniati | Jumat, 07 Oktober 2022 | 10:30 WIB
Ada Ancaman Resesi, Wapres: Arus Keluar Modal Asing Perlu Diwaspadai

Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan seluruh negara berkembang perlu mewaspadai dampak risiko arus keluar modal asing (capital outflow) di tengah ancaman resesi global.

Ma'ruf mengatakan ancaman resesi dan sinyal kelesuan ekonomi global makin menguat. Bank sentral di sejumlah negara maju pun merespons kondisi tersebut dengan menaikkan suku bunga acuan yang berpotensi menyebabkan capital outflow di negara berkembang.

"Menghadapi situasi ini, negara-negara berkembang perlu mewaspadai pembalikan arus modal ke negara-negara maju,” katanya, dikutip pada Jumat (7/10/2022).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Ma'ruf menuturkan pemulihan ekonomi global dari pandemi Covid-19 masih menghadapi tantangan berat karena naiknya tensi geopolitik. Hal itu menyebabkan dunia saat ini menghadapi risiko krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan.

Ancaman resesi juga menguat lantaran krisis telah menyebabkan kenaikan inflasi dan melemahkan pertumbuhan ekonomi. Banyak bank sentral di negara maju yang menaikkan suku bunga acuan untuk menahan inflasi.

Dia menjelaskan kenaikan tingkat inflasi memang menjadi ancaman besar bagi sejumlah negara seperti AS. Dengan rencana kenaikan suku bunga yang agresif untuk mengendalikan inflasi, semua negara berkembang harus mewaspadai risiko capital outflow.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Ma'ruf menilai Indonesia harus bertahan di tengah ancaman tersebut dengan mengoptimalisasikan seluruh modalitas untuk mencapai target kemajuan. Misal, dengan cara menjaga konsumsi rumah tangga.

"Kekuatan domestik yang perlu kita jaga antara lain adalah konsumsi dalam negeri dan UMKM yang menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Dia memaparkan 51,47% PDB pada kuartal II/2022 berasal dari konsumsi rumah tangga. Pemerintah pun berupaya menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat melalui pemberian berbagai bantuan yang menyasar rumah tangga dan UMKM, serta menggaungkan konsumsi produk dalam negeri. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra