KEBIJAKAN PERPAJAKAN

87 Pabrik Manfaatkan Penundaan Pelunasan Pita Cukai 90 Hari

Dian Kurniati | Minggu, 29 Agustus 2021 | 17:00 WIB
87 Pabrik Manfaatkan Penundaan Pelunasan Pita Cukai 90 Hari

Ilustrasi barang kena cukai.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mencatat, per 25 Agustus 2021, sudah ada 87 pabrik yang memanfaatkan penundaan pelunasan pita cukai selama 90 hari. Normalnya, penundaan pelunasan hanya bisa untuk 2 bulan.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan angka tersebut setara 7,6% dari total 1.146 pabrik barang kena cukai yang ada di Indonesia. Menurutnya, relaksasi pelunasan pita cukai tersebut diberikan untuk membantu pabrik barang kena cukai memperbaiki arus kasnya.

"Yang jelas manfaatnya akan membantu likuiditas perusahaan," katanya melalui konferensi video, Kamis (26/8/2021).

Baca Juga:
DJBC Beri Fasilitas ATA Carnet untuk Peralatan Konser Maroon 5

Nirwala mengatakan skema penundaan pelunasan pita cukai menjadi 90 hari diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 93/2021. Melalui beleid tersebut, pemerintah berharap pabrik barang kena cukai bisa pulih lebih cepat dari tekanan pandemi Covid-19.

Dia memerinci DJBC telah menerima 2.866 dokumen CK-1 penundaan 90 hari atau 10,8% dari total 26.542 dokumen CK-1 hingga 25 Agustus 2021. Adapun nilai cukai berdasarkan CK-1 penundaan 90 hari mencapai Rp43,2 triliun atau setara 34,5% dari total penerimaan Rp125,28 triliun.

Pabrik yang memperoleh penundaan pelunasan pita cukai terbesar yakni PT Gudang Garam senilai Rp17,46 triliun, diikuti PT HM. Sampoerna Rp12,38 triliun dan PT. Djarum Rp6,23 triliun.

Baca Juga:
Kemenkeu Terbitkan PMK Omnibus, Tarif PPN Rokok Tetap 9,9 Persen

Nirwala menjelaskan penundaan pelunasan pita cukai bukan termasuk fasilitas, melainkan hak yang telah diatur dalam UU Cukai. Namun melalui PMK 93/2021, pemerintah memberikan pelonggaran hingga 90 hari.

Walaupun ada relaksasi pelunasan, dia memastikan kebijakan itu tidak akan mengganggu penerimaan cukai tahun ini. "Tidak ada uang yang berkurang di situ, karena hanya tertunda [pelunasannya]," ujarnya.

PMK 93/2021 mengatur pengusaha dapat diberikan penundaan waktu pelunasan cukai selama 90 hari sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai. Beleid itu berlaku mulai 12 Juli 2021, tapi jika jatuh tempo penundaan pembayaran cukai melewati 31 Desember 2021, tanggal jatuh temponya ditetapkan 31 Desember 2021.

Baca Juga:
Catat! Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Anak Mulai 10 Februari 2025

Penundaan pelunasan cukai dapat diberikan setelah Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai menetapkan keputusan berdasarkan permohonan pengusaha pabrik. Selain itu, pengusaha pabrik harus menyerahkan jaminan yang akan dipergunakan untuk jangka waktu penundaan selama 90 hari.

Dalam prosesnya, pengusaha pabrik harus mengajukan permohonan perubahan SKEP Penundaan dan memperbarui jaminan jika belum mencakup 90 hari dan belum mencantumkan perubahan SKEP Penundaan. Nantinya, Kantor Bea Cukai akan mengubah SKEP Penundaan, menerbitkan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ), melakukan perekaman perubahan SKEP Penundaan pada aplikasi ExSIS, serta menerbitkan persetujuan CK-1 dengan jangka waktu 90 hari atas CK-1. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 09 Februari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Beri Fasilitas ATA Carnet untuk Peralatan Konser Maroon 5

Minggu, 09 Februari 2025 | 16:30 WIB PMK 11/2025

Kemenkeu Terbitkan PMK Omnibus, Tarif PPN Rokok Tetap 9,9 Persen

Minggu, 09 Februari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Catat! Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Anak Mulai 10 Februari 2025

Minggu, 09 Februari 2025 | 14:30 WIB PMK 115/2024

PMK 115/2024, Kemenkeu Atur Tugas dan Wewenang Juru Sita Bea dan Cukai

BERITA PILIHAN
Senin, 10 Februari 2025 | 07:30 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

Seruan Rakyat ke Pemerintah: Gunakan Uang Pajak Kita dengan Bijak

Minggu, 09 Februari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Beri Fasilitas ATA Carnet untuk Peralatan Konser Maroon 5

Minggu, 09 Februari 2025 | 16:30 WIB PMK 11/2025

Kemenkeu Terbitkan PMK Omnibus, Tarif PPN Rokok Tetap 9,9 Persen

Minggu, 09 Februari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI SUMATERA BARAT

Pemprov Mulai Mendata ASN yang Menunggak Pajak Kendaraan Bermotor

Minggu, 09 Februari 2025 | 15:30 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pemeriksaan Pajak Daerah?

Minggu, 09 Februari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Catat! Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Anak Mulai 10 Februari 2025

Minggu, 09 Februari 2025 | 14:30 WIB PMK 115/2024

PMK 115/2024, Kemenkeu Atur Tugas dan Wewenang Juru Sita Bea dan Cukai

Minggu, 09 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 11/2025

Formula Penghitungan PPN LPG Bersubsidi Direvisi, Begini Perinciannya

Minggu, 09 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Manfaat Coretax DJP bagi WP terkait Bukti Potong Pajak Penghasilan