54 Bidang Usaha Bakal Terbuka 100% Untuk Asing

JAKARTA, DDTCNews – Relaksasi terhadap daftar negatif investasi (DNI) dimasukkan pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi XVI. Ada sekitar 54 bidang usaha akan terbuka untuk penanaman modal asing (PMA) 100%.

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, ada 54 bidang usaha yang akan dibuka untuk PMA 100% (dikeluarkan dari DNI). Ada 16 bidang usaha yang berubah dari dicadangkan UMKM menjadi kemitraan (PMA dan/atau PMDN).

Selanjutnya, ada 7 bidang usaha yang berubah dari PMDN menjadi PMA 51%. Ada 6 bidang usaha yang awalnya PMA 49% menjadi PMA 51% atau 67% atau 75%. Ada pula yang awalnya PMA 67% menjadi PMA 75%. Terakhir, ada satu bidang usaha yang awalnya PMA 67% menjadi Syarat Khusus.

Revisi yang dilakukan pemerintah berdasarkan pada fakta secara kualitatif, terdapat 82% atau 83 dari 101 bidang usaha yang memberikan keterbukaan bagi PMA (di luar kemitraan dengan UMKM) belum optimal. Dengan Peraturan Presiden No. 44/2016, ada 51 bidang usaha yang tidak diminati sama sekali.

“Revisi DNI di sektor industri dari evaluasi yang dilakukan banyak sektor yang dicadangkan kemitraan, investasinya tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, kita buka agar investor bisa masuk,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Tanpa membeberkan secara rinci, beberapa sektor yang dibuka antara lain mencakup industri percetakan (printing) dan rajutan. Adapun bidang usaha kemitraan yang dikeluarkan antara lain mencakup industri kopra, kayu, minyak, paku, mur, baut, dan susu.

Sementara itu, industri seperti pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran yang berskala kecil hanya akan diberikan untuk UMKM. Untuk industri rokok kretek dan putih, pemerintah akan bebaskan. Dengan demikian, tidak ada keharusan kerja sama dengan UMKM.

Perpres revisi beleid DNI ini ditarget selesai akhir pekan depan. Perubahan DNI 2018 diambil untuk mempercepat peningkatan dan perluasan investasi langsung secara signifikan. Selain itu, pemerintah ingin meningkatkan kemampuan UMKM dan koperasi.

Relaksasi DNI diharapkan mampu menjadi instrumen untuk menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi nasional di era globalisasi. Permasalahan ekonomi itu terkait dengan defisit neraca pembayaran, perlambatan ekspor, ketergantungan impor, dan biaya logistik. (kaw)