54 Bidang Dikeluarkan dari DNI, Ini Penjelasan Darmin

JAKARTA, DDTCNews – Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan dikeluarkannya 54 bidang usaha dari daftar negatif investasi tidak bisa dianggap pemerintah baru saja membuka pintu seluas-luasnya untuk asing.

Menurutnya, penghapusan 54 bidang usaha dari daftar negatif investasi (DNI) pada dasarnya membuat perizinannya lebih sederhana atau lebih terbuka untuk investasi UMKM-K, penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

Sebanyak 54 bidang usaha tersebut, menurutnya, dapat dibagi menjadi 5 kelompok. Pertama, 25 bidang usaha yang ditingkatkan kepemilikan PMA-nya menjadi 100%. Bidang usaha itu sebelumnya sudah terbuka untuk PMA dengan kadar bervariasi antara 49%, 67%, 90% dan 97%.

“Kita bikin 100% karena sebelumnya terlalu sedikit yang investasi,” ujar Darmin dalam konferensi pers, Senin (19/11/2018).

Adapun cakupan 25 bidang usaha tersebut meliputienergi dan sumber daya mineral, komunikasi dan informatika, pariwisata, perhubungan, serta ketenagakerjaan dan kesehatan.

Kedua, 7 bidang usaha yang dikeluarkan dari persyaratan PMDN 100%. Pemerintah membutuhkan modal besar dan peralatan canggih untuk bidang usaha yang masuk kategori ini, seperti industri tekstil cap, percetakan kain, rajutan, renda, dan bordir.

Ketiga, 1 bidang usaha yang dikeluarkan dari persyaratan kemitraan. Keempat, 4 bidang usaha yang dikeluarkan dari kelompok ‘dicadangkan untuk UMKM-K’. Beberapa bidang usaha seperti pengupasan umbi-umbian dan warnet dinilai tidak perlu mengurus izin di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kelima, 17 bidang usaha yang sebelumnya dibuka untuk PMA tetapi memerlukan rekomendasi. Ini terbuka untuk UMKM-K, PMDN, dan PMA. Dengan kebijakan baru nantinya, bidang usaha seperti industri kayu dan alat kesehatan tidak membutuhkan rekomendasi kementerian teknis.

“Kecuali ada satu catatan yaitu industri rokok untuk penanaman modal baru itu industri rokok skala kecil dan menengah, dia perlu bermitra dengan yang besar,” imbuh Darmin.

Selain itu, pemerintah tetap mempertahankan kemitraan untuk sektor pertanian dengan menyediakan lahan seluas 20% unyuk UMK. Untuk bidang usaha nonpertanian, kemitraan diubah menjadi 'dicadangkan untuk UMKM dan koperasi'.