Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
BRUSSELS, DDTCNews – Sebanyak 5 negara, yaitu Argentina, Curacao, Georgia, Korea Selatan, dan Uruguay, memutuskan bergabung dengan kelompok negara yang menyepakati pertukaran informasi perpajakan yang diinisiasi Organisation for Economic of and Cooperation and Development (OECD).
Dengan masuknya 5 negara itu, berarti sudah 44 negara yang terikat perjanjian yang bertolak dari Aksi BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) ke-13 itu. Kelima negara tadi bergabung pada OECD's Committee on Fiscal Affairs' di Kyoto, Jepang 30 Juni – 1 Juli 2016.
“Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, otomatis kelima negara itu nanti ikut dan terlibat dalam proses pertukaran informasi antarnegara secara otomatis,” ungkap OECD dalam keterangan tertulisnya, pekan lalu.
Pertemuan di Kyoto membahas kerangka kerja baru tentang tindak lanjut yang akan diambil terkait dengan Proyek BEPS. Kerangka itu diperuntukkan bagi negara non-OECD dan non-G20, dengan fokus khusus untuk melaksanakan empat standar minimum Proyek BEPS.
Keempat standar tersebut antara lain harmful tax practice, tax treaty abuse,CbC reporting, dan dispute resolution mechanism. Standar tersebut akan didiskusikan bersamaan dengan pemantauan dari unsur-unsur lain yang ada dalam paket Aksi BEPS.
“Banyak negara mulai bekerja menetapkan standar isu-isu yang tersisa, termasuk transfer pricing dan interest deductibility, bersamaan dengan pengembangan panduan praktis untuk mendukung konsistensi pelaksanaan Aksi BEPS,” ungkap OECD
Dalam kerangka kerja baru itu, seperti dilansir Tax-News, ada 36 negara baru yang bergabung dan berkomitmen menerapkan Aksi BEPS. Dengan demikian, total keseluruhan negara yang turut berpartisipasi sudah mencapai 82 negara. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.