5 Area Risiko Pengadaan Barang dan Jasa pada Masa Pandemi versi BPKP

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan setidaknya terdapat 5 area yang memiliki risiko tinggi terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa selama masa pandemi Covid-19.

Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP Faisal mengatakan pada masa pandemi, pemerintah dituntut untuk bergerak cepat dan responsif. Menurutnya, fleksibilitas dan kecepatan saja tidak cukup. Pengawalan dengan prinsip tepat sasaran dan akuntabel harus dijalankan.

"Kombinasi antara kecepatan dan akuntabilitas harus berusaha didekatkan karena kecepatan sering kali mengabaikan akuntabilitas," katanya dalam keterangan resmi di laman BPKP, dikutip pada Kamis (22/10/2020).

Faisal menyebut terdapat 5 area yang berisiko dalam pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi. Pertama, risiko sudah dimulai pada tahap perencanaan dengan sering kali muncul identifikasi kebutuhan barang dan jasa tidak memperhatikan kebutuhan riil di lapangan.

Kedua, risiko saat tahap pemilihan penyedia barang dan jasa. Pada tahap ini, BPKP masih menemukan kriteria penyedia yang ditunjuk tidak sesuai dengan ketentuan dan penyedia yang ditunjuk tidak kompeten.

Ketiga, risiko saat pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan mekanisme swakelola atau pengadaan sendiri. Otoritas mendapati beberapa kasus rencana anggaran biaya (RAB) yang tidak sesuai dengan ketentuan serta administrasi pertanggungjawaban keuangan yang masih lemah.

Keempat, risiko pada tahap penyelesaian pembayaran dengan tidak tersedianya bukti pembentuk harga yang disajikan dengan lengkap. Hal ini kemudian menyebabkan tim audit mengalami kesulitan untuk menilai kewajaran harga barang atau jasa.

"Selain itu, sering kali profit margin tidak ditetapkan dalam surat pesanan. Hal inilah yang sering kali diabaikan oleh penyedia dengan dalih keadaan darurat," terangnya.

Kelima, tahap distribusi kepada pengguna akhir. Permasalahan yang mencuat dari risiko ini adalah barang hasil pengadaan tidak didistribusikan sesuai kebutuhan. Selain itu, barang yang dibeli tidak cocok dengan alat yang digunakan di lapangan.

"Beberapa permasalahan yang ada bisa jadi karena unsur kesengajaan, bisa jadi karena unsur lainnya. Namun, perlu diingat bahwa prinsip pengadaan barang dan jasa di masa pandemi harus efektif, transparan, dan akuntabel," imbuhnya. (kaw)