INSENTIF PAJAK

2021 Masih Pandemi, Ini Permintaan Pengusaha Ekspedisi

Dian Kurniati | Sabtu, 23 Januari 2021 | 13:01 WIB
2021 Masih Pandemi, Ini Permintaan Pengusaha Ekspedisi

Petugas ekspedisi menata paket ke mobil pengangkut di Palembang,Sumsel, Rabu (30/12/2020). Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) meminta pemerintah memperpanjang pemberian insentif pajak karena pandemi Covid-19 berlanjut hingga 2021. (ANTARA FOTO/Feny Selly/rwa)
 

JAKARTA, DDTCNews - Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) meminta pemerintah memperpanjang pemberian insentif pajak karena pandemi Covid-19 berlanjut hingga 2021.

Ketua DPP Asperindo Mohamad Feriadi mengatakan bisnis jasa ekspedisi saat ini memang cenderung stabil, walaupun sempat menurun pada pekan-pekan awal pandemi Covid-19.

Meski demikian, pengusaha harus mengeluarkan biaya lebih untuk menjalankan berbagai protokol kesehatan demi mencegah penularan virus. "Insentif ini bermanfaat untuk membantu mengatur arus kas perusahaan selama masa pandemi," katanya kepada DDTCNews, Jumat (22/1/2021).

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Feriadi mengatakan pelaku usaha ekspedisi termasuk yang memperoleh insentif pajak tahun lalu, yakni pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan diskon angsuran 50% PPh Pasal 25.

Menurutnya, insentif PPh Pasal 21 DTP efektif menjaga daya beli karyawannya, sedangkan diskon angsuran PPh Pasal 25 mampu melonggarkan cash flow perusahaan.

Pelaku usaha merasa terbantu dengan insentif pajak tersebut karena dana yang biasanya dipakai membayar pajak bisa dialihkan untuk kebutuhan lain, terutama yang menyangkut kesehatan pegawai.

Baca Juga:
Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Feriadi menjelaskan selama pandemi pengusaha ekspedisi harus menjalankan protokol kesehatan secara ketat, seperti menyiapkan masker dan hand sanitizer untuk semua kurir dan petugas lainnya.

Di perusahaan tempatnya bekerja, JNE Express, juga memberlakukan prosedur sterilisasi di seluruh area kerja menggunakan cairan disinfektan secara rutin.

Di sisi lain, pandemi memaksa perusahaan melakukan transformasi digital di berbagai bidang, baik yang menyangkut kinerja internal, sampai dengan pengembangan produk layanan maupun fasilitas untuk pelanggan.

Baca Juga:
Tersisa 2 Bulan untuk Manfaatkan PPN Rumah 100% Ditanggung Pemerintah

Jika insentif pajak berlanjut, Feriadi optimistis sektor usaha ekspedisi akan tumbuh lebih baik, seiring dengan semakin bergesernya gaya konsumsi masyarakat dari konvensional menjadi serbadigital.

Namun, dia menambahkan, kebutuhan insentif pajak ternyata tidak hanya berlaku bagi pengusaha ekspedisi, tetapi juga para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi mitra erat penyedia jasa kurir.

"Setelah vaksinasi Covid-19 sukses, insentif pajak masih dibutuhkan dunia usaha, termasuk UMKM. Akan baik lagi jika dilengkapi dengan insentif untuk meningkatkan daya saing," ujarnya. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

23 Januari 2021 | 23:18 WIB

setuju

23 Januari 2021 | 18:03 WIB

Setuju dengan pernyataan beliau, mengingat perusahaan ekspedisi sedang banyak diminati akibat pandemi yang mengharuskan masyarakat di rumah dan berbelanja otomatis secara online. Pegawai yang tiap hari berinteraksi khususnys kurir harus diperhatikan kesehatannya melalui dana yang biasanya dipakai membayar pajak bisa dialihkan untuk kebutuhan lain, terutama yang menyangkut kesehatan pegawai.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 17 Oktober 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tersisa 2 Bulan untuk Manfaatkan PPN Rumah 100% Ditanggung Pemerintah

Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:20 WIB LITERATUR PAJAK

Cek Update Aturan Insentif PPN Rumah Tapak dan Rusun DTP di DDTC ITM

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT