REKRUITMEN HAKIM PAJAK

109 Peserta Lolos Seleksi Administrasi

Redaksi DDTCNews | Jumat, 15 Juni 2018 | 17:55 WIB
109 Peserta Lolos Seleksi Administrasi

JAKARTA, DDTCNews – Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2018 telah menetapkan 109 peserta yang lolos seleksi administrasi. Peserta tersebut berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya berupa tes pengetahuan perpajakan dan penulisan paper.

Proses seleksi administrasi telah berhasil menjaring 109 calon hakim pengadilan pajak. Para calon hakim tersebut terdiri dari 84 calon hakim di bidang pajak dan 25 hakim di bidang kepabeanan dan cukai.

Dalam keterangan resmi Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak melalui Kementerian Keuangan mengungkapkan hasil seleksi administrasi tersebut diputuskan berdasarkan rapat panitia yang diselenggarakan pada Jumat (8/6).

Baca Juga:
DPR Resmi Tolak Seluruh Calon Hakim Agung Usulan KY

“Tes pengetahuan perpajakan akan dilaksanakan pada Selasa (7/3) di Aula Gedung Dhanapala Jakarta Pusat,” kata Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (13/6).

Adapun Hadiyanto yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak menjabarkan tes pengetahuan perpajakan juga akan dilaksanakan di lokasi yang sama pada Rabu (4/7).

Sementara materi tes pengetahuan perpajakan terdiri atas materi umum yang berlaku untuk seluruh peserta, materi khusus menyesuaikan dengan dengan pilihan bidang peserta dan analisis kasus menyesuaikan dengan pilihan bidang peserta.

Baca Juga:
KY: Pencalonan Hakim Agung Pajak Demi Penuhi Kebutuhan MA

Kemudian pengumuman peserta lulus tes pengetahuan perpajakan dan penulisan paper akan diinformasikan pada Selasa (10/7).

Di samping itu, perbaikan proses bisnis di Pengadilan Pajak dilakukan dengan menambah jumlah hakim di lembaga yang mengurus masalah pajak tersebut. Pemerintah berharap bertambahnya jumlah hakim bisa mengoptimalkan administrasi perkara di Pengadilan Pajak.

Reformasi perpajakan yang kini dijalankan oleh pemerintah ternyata juga memperbaiki proses bisnis Pengadilan Pajak dengan menambah jumlah hakimnya. Pemerintah optimis semua yang diagendakan dalam reformasi pajak termasuk penanganan sengketa pajak bisa berjalan dengan baik.

Baca Juga:
PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 100 Persen Berlaku Sampai Desember

Perbaikan Pengadilan Pajak tersebut pun juga berdasarkan jumlah sengketa pajak yang masuk dengan pihak termohon di Ditjen Pajak tahun 2012-2016 terus meningkat.

Pada 2012 jumlah sengketa mencapai 5.114, kemudian semakin meningkat menjadi 5.188 kasus (2013), 7.289 kasus (2014), 7.454 kasus (2015). Sedangkan jumlah kasus tersebut menurun pada 7.080 pada tahun 2016. (Gfa/Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 10 September 2024 | 14:45 WIB SELEKSI HAKIM AGUNG

DPR Resmi Tolak Seluruh Calon Hakim Agung Usulan KY

Jumat, 06 September 2024 | 16:00 WIB SELEKSI HAKIM AGUNG

KY: Pencalonan Hakim Agung Pajak Demi Penuhi Kebutuhan MA

Sabtu, 31 Agustus 2024 | 09:25 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 100 Persen Berlaku Sampai Desember

Selasa, 27 Agustus 2024 | 15:05 WIB SELEKSI HAKIM AGUNG

Fit and Proper Test CHA Ditunda, 2 Kandidat Terganjal Syarat Formil

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN