1 Juli 2017, Tarif PPN 15% Diterapkan di Semua Sektor

DHAKA, DDTCNews – Pemerintah Bangladesh menyatakan amandemen Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2012 dan peraturan di bawahnya akan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2017. Di bawah rezim baru tersebut, tarif PPN rata-rata sebesar 15% akan diberlakukan untuk semua sektor.

Otoritas pajak Bangladesh atau National Board of Revenue (NBR) menyatakan ketentuan baru tersebut akan memungkinkan petugas pajak untuk menangkap dan menahan para pelaku pelanggar PPN, serta melelang aset mereka. Tidak hanya itu, penangkapan juga akan dilakukan terhadap mitra bisnis mereka.

“Meskipun ada kekhawatiran dari para pemimpin bisnis, namun dalam amandemen Undang-Undang tersebut, tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pemberian kekuatan kehakiman terhadap pejabat NBR,” ungkap pejabat NBR yang tidak disebut identitasnya, Minggu (28/5).

Sementara itu, Asosiasi Ekonomi Bangladesh menentang aturan baru PPN dengan alasan bahwa hal tersebut dapat menciptakan disparatis di masyarakat. Para pemimpin bisnis khawatir ketentuan ini akan berdampak besar pada bisnis lokal dan juga sektor swasta.

“PPN adalah pajak tak langsung yang meningkatkan perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Pemerintah sebaiknya lebih menekankan pada pajak penghasilan untuk memenuhi kekurangan pendapatan daripada menaikkan tarif PPN,” ungkap perwakilan Asosiasi Ekonomi Bangladesh.

Adapun, seperti dikutip dari dhakatribune.com, mantan Penasihat Keuangan Pemerintah AB Mirza Azizul mengatakan pelaksanaan Undang-Undang PPN 2012 dengan tarif flat sebesar 15% akan menjadi beban masyarakat karena akan meningkatkan biaya hidup.

“Saya pikir tarif PPN di Bangladesh seharusnya hanya sekitar 10%, karena sebagian besar negara di kawasan ini menikmati PPN di bawah 15%. Tarif harus didasarkan pada pendapatan per kapita negara,” jelasnya,