Uji Coba Unifikasi SPT Masa PPh, DJP Jajaki Penambahan BUMN

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menjalin kerja sama integrasi data perpajakan dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan dengan ditandatanganinya nota kesepahaman, integrasi data perpajakan akan dijalankan penuh. Pasalnya, BUMN yang berpusat di Surabaya ini sudah menjalin kerja sama host-to-host e-Faktur dengan DJP.

"Untuk e-Faktur saat ini mereka sudah integrasi," katanya Senin (27/7/2020).

Iwan mengatakan arah kerja sama integrasi perpajakan dalam jangka panjang adalah melakukan integrasi data secara penuh. Pada saat ini, proses integrasi data perpajakan dengan uji coba unifikasi SPT masa PPh baru melibatkan tiga BUMN.

Ke depan, DJP akan mengarahkan kerja sama integrasi data perpajakan dengan mengikutsertakan Pelindo III dalam piloting unifikasi SPT masa PPh. Dengan demikian, integrasi data perpajakan dapat dilakukan secara komprehensif dan tidak sebatas pada host-to-host e-Faktur.

"Nanti prosesnya akan ke sana juga [unifikasi SPT]," paparnya.

Sebagai informasi, kerja sama yang dijalin DJP dan BUMN adalah integrasi data perpajakan berupa host-to-host e-Faktur antara sistem BUMN dengan sistem elektronik DJP. Sejauh ini, dengan bergabungnya Pelindo III, terdapat enam BUMN yang melakukan integrasi data perpajakannya dengan DJP.

Keenam BUMN tersebut adalah Pertamina, Telkom, PLN, Pelindo II, Pegadaian, dan Pelindo III. Dari enam entitas bisnis tersebut, baru Pertamina, Telkom, dan PLN yang ikut serta dalam uji coba integrasi data perpajakan dengan unifikasi SPT masa PPh.

Adapun unifikasi SPT masa PPh akan mencakup proses bisnis potong/pungut dalam penerimaan pajak. Unifikasi SPT masa PPh mencakup PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Dengan demikian, SPT masa keempat jenis PPh itu akan digabungkan dalam satu formulir berbasis aplikasi elektronik. SImak artikel ‘Sebenarnya, Apa Itu Unifikasi SPT Masa PPh?’. (kaw)