Terdesak Kebutuhan Anggaran, Pemerintah Seriusi Penerapan Windfall Tax

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Pemerintah Malaysia menyatakan mulai mempertimbangkan pengenaan windfall tax kepada pelaku usaha yang mendulang keuntungan besar selama pandemi Covid-19.

Deputi Menteri Keuangan Yamani Hafez Musa mengatakan pengenaan windfall tax menjadi salah satu opsi yang ditimbang pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu skemanya, menerapkan tarif pajak satu tingkat lebih tinggi pada perusahaan yang tengah booming.

"Pendapatan tambahan dari pajak ini akan digunakan pemerintah untuk mendanai program dan kegiatan pemulihan untuk kelompok yang membutuhkan," katanya dalam rapat bersama DPR, dikutip Senin (27/9/2021).

Yamani mengatakan windfall tax menjadi salah satu strategi yang dipertimbangkan untuk meningkatkan penerimaan negara, selain pajak capital gain atas saham. Jika diterapkan, kedua strategi itu diperkirakan akan berkontribusi besar pada pengumpulan pajak.

Usulan pengenaan windfall tax tersebut bermula dari usulan sejumlah anggota parlemen sejak tahun lalu. Menurut Yamani, pemerintah terus memperhatikan pandangan beberapa anggota parlemen tentang usulan tersebut tetapi juga perlu mendapatkan pandangan dari para pemangku kepentingan lainnya.

"Pemerintah harus mempertimbangkan pandangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai dampak dari pajak khusus ini sehingga tidak mempengaruhi posisi ekonomi dan daya saing Malaysia, terutama dalam menarik investasi asing," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz menyatakan pemerintah tidak akan terburu-buru mengenakan windfall tax kepada pelaku usaha yang mendulang banyak keuntungan di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, pengenaan pajak baru secara tiba-tiba dan tidak terduga berpotensi memberikan persepsi negatif kepada investor.

Di sisi lain, dia juga tidak ingin pemerintah dianggap mengambil keuntungan atas beberapa sektor yang untung saat pandemi. Adapun hingga saat ini, pemerintah hanya menerapkan windfall tax kepada industri kelapa sawit berdasarkan ambang batas harga pasar minyak mentah di dalam negeri.

Dilansir freemalaysiatoday.com, Yamani menyebut pemerintah telah memberikan berbagai paket bantuan yang senilai RM530 miliar atau setara Rp1,8 kuadriliun untuk merespons pandemi Covid-19. Dari angka tersebut, hanya RM91,8 miliar atau Rp312,7 triliun yang berupa suntikan fiskal langsung dari pemerintah. (sap)