Sri Mulyani Ungkap Peran Perguruan Tinggi dalam Kebijakan Perpajakan

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah peran perguruan tinggi dalam perumusan kebijakan perpajakan yang diambil pemerintah.

Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam seminar yang dihadiri beberapa rektor. Dalam seminar yang adakan Kementerian Perhubungan ini, Sri Mulyani menilai perguruan tinggi memiliki sumber daya cukup besar untuk memberi masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah.

“Karena kita paham, adalah suatu kesia-siaan kalau kita tidak menggunakan resources yang luar biasa dari lingkungan akademis,” katanya dalam acara yang berlangsung melalui konferensi video tersebut, Selasa (6/5/2020).

Sri Mulyani memberi contoh kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam mendesain sistem teknologi informasi perpajakan di Indonesia. Dia menyebut ada banyak akademisi ITB yang berperan besar dalam mendesain sistem teknologi perpajakan yang berjalan saat ini.

Jika membicarakan kebijakan mengenai cukai, terutama terhadap produk hasil tembakau, Sri Mulyani telah lebih banyak melibatkan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia menyebut Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) telah menjalin kerja sama dengan UGM untuk secara berkala meneliti potensi peredaran rokok ilegal di Indonesia. Demikian pula saat mengkaji besaran kenaikan cukai rokok.

Menurut Sri Mulyani, keterlibatan perguruan tinggi juga terlihat saat Badan Kebijakan Fiskal (BKF) akan merumuskan arah kebijakan makro, pajak, bea dan cukai, hingga belanja negara. Bahkan, saat pemerintah mengkaji kenaikan iuran BPJS Kesehatan, ada keterlibatan akademisi di dalamnya.

"Perguruan-perguruan tinggi yang mempunyai reputasi dan kapasitas, selalu ikut membantu memformulasikan setiap kebijakan pemerintah," ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan kerja sama dengan perguruan tinggi bahkan terjalin di setiap daerah di Indonesia. Oleh karena itu, dia mengajak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melibatkan lebih banyak peran perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan di sektor transportasi. (kaw)