Sri Mulyani dan 4 Menkeu Dunia Dukung Pajak Minimum, Ini Alasannya

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama empat menteri keuangan lainnya dari Meksiko, Afrika Selatan, Jerman, dan Amerika Serikat menyatakan dukungannya atas pengenaan pajak korporasi minimum global.

Dalam opini berjudul Five Finance Ministers: Why We Need a Global Corporate Minimum Tax yang ditulis oleh kelima menteri, mereka membeberkan sejumlah alasan mengapa tarif pajak minimum global perlu diterapkan.

Pertama, pandemi Covid-19 mempertegas lebarnya ketimpangan antara kaya dan miskin. Menurut kelima menteri, krisis ekonomi yang timbul akibat pandemi juga lebih banyak ditanggung masyarakat berpenghasilan kecil ketimbang berpenghasilan tinggi.

"Orang kaya tetap mampu bertahan hidup di tengah pandemi, sedangkan pekerja berpenghasilan rendah dan rumah tangga dipaksa untuk bertahan hidup di tengah risiko kesehatan dan ekonomi saat ini," kata kelima menteri seperti dilansir Washington Post, Kamis (10/6/2021).

Kedua, kelima menteri meyakini pemerintah di berbagai dunia saat ini membutuhkan penerimaan untuk membangun kembali perekonomian dan mendukung usaha kecil, pekerja, dan rumah tangga yang membutuhkan.

Namun, sebagian besar pajak yang dipungut adalah berasal dari pekerja mengingat penghasilan yang diterima pekerja relatif lebih mudah dipajaki. Sebaliknya, capital income yang dinikmati korporasi relatif sulit untuk dipajaki.

Korporasi juga mudah memindahkan penghasilannya ke yurisdiksi-yurisdiksi dengan tarif pajak rendah demi mengurangi beban pajak. Di lain pihak, pemerintah tak dapat serta merta menaikkan tarif pajak korporasi untuk menyokong penerimaan.

"Dinamika inilah yang terus terjadi selama setengah abad terakhir dan menyebabkan timbulnya kompetisi tarif pajak korporasi," tulis kelima menteri.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi kolektif melalui pengenaan pajak korporasi minimum global. Melalui kebijakan tersebut, tiap negara dapat bersama-sama keluar dari krisis menuju ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Alhasil, kompetisi tarif pajak korporasi dan aggressive tax planning yang dilakukan oleh korporasi besar global dapat diakhiri. Selain itu, kebijakan itu juga untuk menjamin layanan kesehatan, edukasi, pembangunan infrastruktur, dan inovasi-inovasi lainnya tetap mencukupi.

"Untuk mencapai tujuan tersebut, kami mendukung kesepakatan awal negara-negara G7 atas tarif pajak korporasi minimum global sebesar 15%. Tanpa pajak minimum global, tarif minimum yang berlaku saat ini adalah 0%," sebut kelima menteri.

Para menteri keuangan juga meyakini ke depannya tidak perlu lagi menurunkan tarif pajak korporasi untuk mempertahankan daya saing negara. Setiap negara dapat berkompetisi dalam faktor-faktor perekonomian lain yang inovasi dan efisiensi. (rig)