Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

MEDAN, DDTCNews – KPP Pratama Medan Polonia menggelar sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Salah satu topik yang dibahaas dalam acara yang melibatkan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Medan ini adalah program pengungkapan sukarela (PPS).

Kepala KPP Pratama Medan Polonia Augus Hendra Simatupang mengatakan negara masih membutuhkan pembiayaan untuk penanganan pandemi Covid-19, termasuk vaksinasi. UU HPP digunakan untuk memperluas basis pemajakan sehingga penerimaan negara tercapai.

Salah satu terobosan pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak berupa PPS. Melalui program ini, pemerintah mengajak seluruh wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

“Dalam sosialisasi ini kami akan menyampaikan tentang program pengungkapan sukarela dan bagaimana cara untuk ikut berpartisipasi,” jelas Augus dalam sambutannya, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (8/12/2021).

Penyuluh Pajak Ahli Muda KPP Pratama Medan Polonia Rudi Wijaya menjelaskan PPS memiliki 2 skema. Pertama, skema untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty. Kedua, skema untuk wajib pajak orang pribadi dengan deklarasi harta perolehan 2016—2020.

“Program PPS ini akan berlangsung mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Program ini mendorong masyarakat untuk mengungkapkan baik harta maupun utangnya yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan,” katanya.

Untuk mengikuti program ini, wajib pajak mendeklarasikan harta bersih yang belum dilaporkan melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta secara online. Atas harta bersih tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final.

Data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Simak ‘Perincian Ketentuan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak UU HPP’.

Dalam acara tersebut, Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatra Utara (Sumut) I Musthafa Kemal Nasution mengatakan UU HPP lahir dengan berlandaskan sejumlah asas seperti keadilan, kesederhanaan, dan efisiensi. Ada pula kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

Ketua IKPI Cabang Medan Barry Kusuma menyampaikan apresiasi dengan berlangsungnya kegiatan sosialisasi mengenai UU HPP. Dia menyatakan dukungan penuh bagi KPP Pratama Medan Polonia untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan UU HPP.

“Apalagi, salah satu materi di dalamnya, yaitu program pengungkapan sukarela yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Harapannya, setelah mengikuti sosialisasi ini, masyarakat menjadi paham tentang apa sebenarnya program pengungkapan sukarela itu,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan sosialisasi ini juga diisi dengan sesi tanya-jawab yang dibagi dalam beberapa sesi. Penyuluh Kanwil DJP Sumut I dan KPP Pratama Medan Polonia serta Staf Tax Center Universitas Sumatera Utara (USU) Indra Efendi Rangkuti tampil menjawab pertanyaan. (kaw)