Soal Penurunan Batasan Pengusaha Kena Pajak, Begini Penjelasan BKF

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengungkapkan penurunan batas omzet (threshold) pengusaha kena pajak (PKP) akan dilakukan secara hati-hati agar tepat sasaran.

Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Penerimaan Negara BKF Joni Kiswanto mengungkapkan pembahasan mengenai rencana penurunan threshold PKP sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu, ketika pemerintah berencana merevisi UU PPN.

“Di level kami, kami masih terus melakukan pembahasan untuk menentukan berapa angka yang tepat. Kami juga sudah mendengar masukan dari berbagai pihak. Semua itu ada argumennya masing-masing,” ujar Joni dalam media visit secara virtual ke DDTCNews, Jumat (19/3/2021).

Terkait dengan nilai penurunan yang akan diambil pemerintah, Joni mengaku belum bisa menyampaikannya. Pasalnya, hingga saat ini, pembahasan masih terus berlangsung.

Threshold PKP yang berlaku sejak 2014 adalah senilai Rp4,8 miliar. Batasan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 197/2013. Sebelum berlakunya PMK 197/2013, threshold PKP yang berlaku di Indonesia senilai Rp600 juta.

Bila kembali diturunkan, pemerintah perlu menetapkan angka threshold PKP yang benar-benar tepat. Penurunan threshold PKP diharapkan tidak terlalu memberatkan usaha kecil, tidak memunculkan celah penghindaran pajak, dan juga bisa berdampak baik terhadap perekonomian.

Sebagai informasi, belanja PPN yang timbul akibat threshold PKP senilai Rp4,8 miliar terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Bila omzet tidak mencapai Rp4,8 miliar, pengusaha tersebut tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.

Pada 2016, total belanja PPN yang timbul akibat PMK 197/2013 mencapai Rp32,94 triliun. Jumlah tersebut terus naik. Pada 2019, belanja PPN akibat tingginya threshold PKP tersebut mencapai Rp42,04 triliun. (kaw)