EFEK VIRUS CORONA

Presiden Minta Pabrikan Tidak Lakukan PHK

Redaksi DDTCNews | Selasa, 17 Maret 2020 | 06:01 WIB
Presiden Minta Pabrikan Tidak Lakukan PHK

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Perindustrian dan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah memberitahukan kepada pabrikan dan perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Untuk perusahaan-perusahaan atau pemerintah juga bisa melakukan bekerja dari rumah dan juga beribadah di rumah. Ini sekali lagi untuk mengurangi pergerakan karena social distancing itu penting sekali,” tutur Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Kabinet melalui daring, Senin (16/3).

Menurut Kepala Negara, menjaga jarak itu penting sekali, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan yang berkaitan dengan virus Corona (Covid-19). Pada kesempatan itu, Presiden mengingatkan kembali bahwa saat ini berada pada situasi yang berbeda dan tidak seperti biasanya.

Baca Juga:
Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Oleh sebab itu, Presiden menyampaikan yang paling penting sekarang ini Menteri harus berani meng-hold atau menahan anggaran dari program-program yang ada sehingga dapat diarahkan untuk menolong masyarakat, rakyat, buruh, petani, nelayan, pekerja, usaha mikro, dan usaha kecil.

“Dengan demikian, anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas, meeting, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu ini agar ditahan terlebih dahulu, di-hold terlebih dahulu,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengumumkan mulai Senin (16/3/2020), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan mengoordinasikan pembelajaran melalui sistem daring dengan mendapatkan bantuan gratis dari Ruangguru, Zenius, Google, Microsoft, Quipper, Sekolahmu, dan Kelas Pintar.

Baca Juga:
Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

“Kita ingin mengajak agar guru juga mengarahkan ke sana, dalam dua minggu ke depan, sehingga betul-betul belajar dari rumah ini bisa efektif. Kalau bisa efektif, ini akan mengurangi banyak sekali mobilitas para pelajar, mahasiswa, dan mengurangi penyebaran Covid-19,” katanya.

Proses evaluasi, menurut Presiden, bukan hanya dilakukan oleh Menteri yang terkait, tetapi juga akan terus diikuti oleh Presiden. “Ada yang sudah mampu dengan online, ada yang belum, sehingga di sini keaktifan setiap sekolah, keaktifan dari guru adalah menjadi hal yang penting,” imbuh Presiden. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

17 Maret 2020 | 10:26 WIB

Setuju. PHK bukan solusi terbaik untuk mengatasi penyebaran dampak virus ini. Setiap perusahaan perlu membuat rencana strategis agar kegiatan tetap berjalan tanpa mengorbankan lebih banyak lagi. Koordinasi setiap lembaga, baik pemerintah maupun swasta juga jadi kunci menjaga stabilitas negara, khususnya dalam perekonomian dan kesehatan untuk "bertahan hidup".

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

Rabu, 09 Oktober 2024 | 10:45 WIB KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Jokowi Tetapkan 2 KEK Baru di BSD Kabupaten Tangerang dan Batam

Minggu, 06 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pindah Ibu Kota ke IKN, Presiden Jokowi: Jangan Dikejar-kejar

BERITA PILIHAN
Minggu, 29 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN SUBANG

Konsolidasi Internal Kuat, Target Pajak Daerah Tercapai Lebih Cepat

Minggu, 29 Desember 2024 | 11:30 WIB PAJAK PENGHASILAN

2 Tarif PPh Final untuk Penghasilan atas Bunga Simpanan Koperasi

Minggu, 29 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

SPT Tahunan Pajak Karbon berdasarkan PMK 81/2024

Minggu, 29 Desember 2024 | 10:30 WIB PMK 81/2024

Batas Waktu Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak Berubah

Minggu, 29 Desember 2024 | 10:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Antisipasi Lonjakan Konsumsi BBM pada Tahun Baru

Minggu, 29 Desember 2024 | 10:00 WIB POJK 27/2024

POJK Baru, Ini Kriteria Aset Kripto yang Boleh Diperdagangkan di Bursa

Minggu, 29 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPR Minta Kenaikan Tarif PPN Jadi Momentum Perkuat Ketahanan Fiskal

Minggu, 29 Desember 2024 | 07:30 WIB KILAS BALIK 2024

Juli 2024: NIK sebagai NPWP Mulai Berlaku, e-Faktur 4.0 Diluncurkan

Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Tersangka Penggelapan PPN Mengaku Kapok Setelah Bayar Denda 300 Persen

Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Juni 2024: NPWP Cabang Digantikan NITKU, Pengawasan Diperkuat ke HWI