Peraturan Baru Terbit, Insentif Pajak Mobil dan Rumah Dilanjutkan

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah resmi memberi lagi insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil dan pajak pertambahan nilai (PPN) rumah pada 2022. Berlanjutnya pemberian kedua insentif pajak tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (9/2/2022).

Ketentuan pemberian insentif PPnBM mobil ditanggung pemerintah (DTP) diatur dalam PMK 5/2022. Sementara pemberian insentif PPN DTP diatur dalam PMK 6/2022. Kedua insentif pajak tersebut diberikan pada Januari—September 2022.

“Insentif fiskal yang tajam dan terukur diharapkan dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu.

Pemberian besaran insentif berkurang dibandingkan dengan tahun lalu. Misalnya, untuk mobil berkapasitas mesin 1500 cc, diskon PPnBM hanya sebesar 50% pada kuartal I/2022. Diskon itu berkurang dari tahun lalu sebesar 100%. Insentif PPN rumah DTP juga hanya diberikan sebesar 50%.

Selain mengenai perpanjangan periode pemberian insentif PPnBM mobil dan PPN rumah, ada pula bahasan terkait dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Ada pula bahasan mengenai perkembangan kinerja program pengungkapan sukarela (PPS).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

PPnBM Mobil DTP

Merujuk pada Pasal 2 PMK 5/2022, terdapat 2 kelompok kendaraan bermotor yang dapat memperoleh insentif PPnBM DTP, yaitu mobil berkapasitas silinder 1.200 cc atau 1.500cc seharga Rp200 hingga Rp250 juta dan mobil tipe low cost green car (LCGC) seharga paling mahal Rp200 juta.

Mobil yang memperoleh insentif PPnBM DTP disyaratkan harus memenuhi jumlah pembelian lokal (local purchase) paling sedikit 80%. Kemudian, PMK tersebut juga mengatur besaran insentif atas kendaraan tertentu.

Kendaraan tipe LCGC yang menurut PP 74/2021 dikenakan PPnBM 3%, diberikan insentif dengan besaran yang berbeda setiap kuartal. Pada kuartal I/2021, insentif diberikan 100% sehingga pembeli membayar pajak 0%.

Pada kuartal II/2022, besaran insentif turun menjadi 66,6% sehingga pembeli hanya dikenakan tarif PPnBM sebesar 1%. Kemudian, pada kuartal III/2022, besaran insentif turun menjadi 33,3% sehingga pembeli dikenakan tarif PPnBM sebesar 2%.

Untuk mobil berkapasitas hingga 1.500 cc seharga Rp200-Rp250 juta yang dikenakan pajak 15%, insentif atau diskon yang diberikan sebesar 50% pada kuartal I/2022 sehingga pembeli hanya dikenai tarif PPnBM sebesar 7,5%. Simak ulasan PMK 5/2022 di sini. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

PPN Rumah DTP

Insentif PPN rumah DTP diberikan dengan porsi yang dikurangi secara terukur. Oleh sebab itu, kebijakan insentif PPN rumah DTP 2022 hanya diberikan sebesar 50% dari insentif serupa yang berlaku pada tahun lalu.

Pemerintah memberikan insentif PPN DTP 50% atas penjualan rumah paling tinggi Rp2 miliar, sedangkan insentif PPN DTP 25% berlaku atas penjualan rumah dengan harga di atas Rp2 miliar sampai dengan Rp 5 miliar.

Insentif ini diberikan selama 9 bulan yang diarahkan untuk penyerahan rumah tapak dan unit hunian rusun. Masyarakat dapat memperoleh insentif tersebut apabila membeli rumah atau unit hunian rusun baru yang diserahterimakan pada 1 Januari sampai dengan 30 September 2022. Simak ulasan PMK 6/2022 di sini. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Keikutsertaan Wajib Pajak dalam PPS

Berdasarkan pada data Ditjen Pajak (DJP), hingga 7 Februari 2022, sudah ada 10.725 wajib pajak yang mengikuti PPS. Adapun jumlah harta bersih yang diungkap senilai Rp10,26 triliun.

Partner of DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji berpendapat masih ada potensi peningkatan keikutsertaan wajib pajak dalam PPS selama beberapa bulan ke depan. Hal ini sejalan dengan masifnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

“Masih terdapat hal-hal yang masih menimbulkan pertanyaan. Wajib pajak akan berhitung cost and benefit,” ujarnya. (Kontan)

Pelaporan SPT Tahunan

Kewajiban pelaporan SPT Tahunan dikecualikan jika status wajib pajak nonefektif. Contact center Ditjen Pajak, Kring Pajak, menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan salah satu warganet terkait dengan keharusan pelaporan SPT Tahunan ketika memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nonefektif (NE).

“Jika status NPWP nonefektif, Kakak dikecualikan dari kewajiban pelaporan. Namun dalam hal Kakak sudah tidak memenuhi kriteria WP NE sesuai di Pasal 24 ayat (2) PER-04/PJ/2020, Kakak perlu mengaktifkan kembali NPWP NE lalu silakan lapor SPT ya,” tulis akun Twitter @kring_pajak. Simak ‘Status NPWP Nonefektif, Apa Wajib Pajak Harus Lapor SPT Tahunan?’. (DDTCNews)

Lupa Password DJP Online

Wajib pajak sering lupa kata sandi (password) untuk login pada DJP Online. Terkait dengan kendala yang dihadapi wajib pajak tersebut, DJP memberikan penjelasan. Wajib pajak yang lupa password DJP Online, sambung DJP, hanya perlu melakukan pengaturan ulang (reset).

“Yang penting email masih ingat dan bisa dibuka. Silakan masuk ke laman DJP Online dan klik menu ‘lupa password? reset di sini?’,” tulis DJP dalam laman resminya. Simak ‘Mau Login di DJP Online tetapi Lupa Password? Ini Kata Ditjen Pajak’. (DDTCNews)

Omnibus Law

DPR resmi memulai pembahasan RUU Tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Revisi ini merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat.

Dalam putusannya, MK menyatakan UU Cipta Kerja yang merupakan omnibus law disusun tidak berdasarkan pada metode yang pasti, baku, dan standar. MK juga menemukan adanya perubahan penulisan beberapa substansi setelah UU tersebut disetujui oleh DPR RI dan pemerintah.

UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan cacat formil. MK mengamanatkan kepada pembentuk undang-undang untuk segera membuat landasan hukum yang baku dan bisa menjadi pedoman dalam membentuk undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law. (DDTCNews) (kaw)