Pemerintah Siapkan Bantuan bagi Perusahaan yang Tak Mampu Bayar UMP

JAKARTA, DDTCNews - Dinas ketenagakerjaan di daerah diminta untuk memberikan asistensi terhadap perusahaan yang kesulitan menerapkan upah minimum pada tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah pusat akan memberikan bantuan bagi perusahaan yang tak mampu memenuhi kewajiban pembayaran upah minimum 2025.

"Ini sedang kami koordinasikan dengan Kemenko Perekonomian. Kita akan ada kebijakan khusus soal itu, kita sadar bahwa ada beberapa perusahaan yang mungkin kesulitan finansial. Kita akan memberikan perhatian kepada mereka," ujar Yassierli, Senin (9/12/2024).

Kebijakan tersebut disiapkan agar kenaikan upah minimum pada tahun depan tidak memberatkan perusahaan serta tidak menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kita ingin bagaimana kebijakan upah minimum ini meningkatkan daya beli dari pekerja, tetapi kita juga ingin bagaimana tetap menjaga daya saing dari industri kita. Inilah harapan besar kita," ujar Yassierli.

Untuk diketahui, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) telah ditetapkan oleh menteri ketenagakerjaan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 16/2024.

Permenaker tersebut mewajibkan gubernur untuk menetapkan UMP 2025 senilai UMP 2024 ditambah 6,5% dari UMP 2024. UMP harus ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur paling lambat pada 11 Desember 2024.

Selanjutnya, gubernur dapat menetapkan UMK 2025 senilai UMK 2024 ditambah 6,5% dari UMK 2024. Bila ditetapkan, UMK harus lebih tinggi dibandingkan dengan UMP. UMK 2025 harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada 18 Desember 2024. (sap)