Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu (kanan). (foto: hasil tangkapan dari media sosial)
JAKARTA, DDTCNews—Badan Kebijakan Fiskal menilai rendahnya pemanfaatan fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat disebabkan oleh sosialisasi yang kurang optimal.
Berdasarkan catatan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), nilai realisasi insentif pajak yang sudah dimanfaatkan baru Rp16,2 triliun atau 13,34% dari total alokasi yang dianggarkan sebesar Rp120,61 triliun.
"Insentif pajak ini memang agak susah. Ke depan, ini akan banyak redesain agar lebih jalan dan bisa lebih dimanfaatkan oleh masyarakat," ujar Kepala BKF Febrio Kacaribu, Selasa (28/7/2020).
Fasilitas pajak yang realisasinya masih tipis di antaranya adalah PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Menurut Febrio, insentif tersebut diperuntukkan untuk masyarakat kelas menengah.
Untuk mengoptimalkan fasilitas PPh Pasal 21, lanjut Febrio, pemerintah akan melakukan simplifikasi prosedur. Dengan simplikasi tersebut, ia meyakini PPh Pasal 21 DTP dapat lebih banyak dimanfaatkan masyarakat.
Apalagi, insentif pajak bakmal banyak dimanfaatkan ke depannya seiring dengan proses pemulihan ekonomi. Kabar baik lainnya, mayoritas klasifikasi lapangan usaha (KLU) juga telah memanfaatkan fasilitas ini.
“Fasilitas pajak mnemang termasuk rendah realisasinya, apalagi jika dibandingkan dengan fasilitas yang dikucurkan kepada UMKM dan fasilitas dalam bentuk bantuan sosial,” tutur Febrio.
Saat ini, fasilitas stimulus untuk UMKM sudah terealisasi Rp30,21 triliun atau 25,3% dari total pagu program PEN untuk UMKM sebesar Rp123,47 triliun.
Salah satu fasilitas paling disambut baik UMKM adalah penempatan uang pemerintah pada bank BUMN dengan kredit modal kerja yang dijamin oleh pemerintah. Adapun kredit modal kerja baru yang mengalir kepada UMKM sudah mencapai Rp36 triliun.
Untuk bantuan sosial, tercatat telah terealisasi sebesar Rp78,12 triliun atau 38,31% dari total alokasi sebesar Rp203,91 triliun. Realisasi bantuan sosial tersebut sudah sesuai jadwal yang ditentukan mengingat bantuan sosial dicairkan secara bertahap setiap bulan. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
#MariBicara perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan fasilitas pajak oleh pelaku usaha yang terdampak Covid-19 di Indonesia. Hal itu dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tanah air secara luas melalui berbagai cara, diantaranya: memberikan pengumuman tahapan prosedur dan syarat peroleh peringanan pajak pelaku usaha melalui situs Covid19.go.id (situs info Covid19 resmi di Indonesia), kemudian lakukan sosialisasi dan kerjasama dengan lembaga persatuan pelaku usaha (seperti Kadin, UMKM, dan sebagainya) untuk mendorong anggotanya memanfaatakn fasilitas peringanan pajak akibat Covid19. Dengan upaya tersebut maka penyerapan anggaran akan meningkat oleh pelaku usaha, yang berdampak pada kegiatan ekonomi yang terus pulih.
Menurut saya, rendahnya pemanfaatan insentif pajak oleh wajib pajak bisa dijadikan sebagai pertanda bagaimana kesadaran pajak masyarakat. Terlebih pada masa pandemi seperti ini, DJP sebagai otirtas pajak harus bisa menggapai masyarakat yang mungkin saat ini masih acuh atau belum melek perpajakan, Harapannya dengan semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan akan disertai meningkatnya kepatuhan pajak, termasuk pemanfaatan insentif pajak secara khusus.
