Mitigasi Efek Virus Corona, Pemerintah Hati-hati Beri Insentif Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengaku sangat berhati-hati dalam menggelontorkan stimulus atau insentif yang ditujukan untuk mengantisipasi efek virus Corona terhadap perekonomian. Topik tersebut menjadi sorotan sejumlah media nasional pada hari ini, Jumat (13/3/2020).

Rencananya pemerintah akan mengumumkan perincian stimulus, terutama dari sisi fiskal, pada hari ini. Sejumlah menteri, seperti Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian dijadwalkan akan memberikan keterangan langsung.

Setelah fokus pada sektor pariwisata, stimulus jilid II untuk mengantisipasi efek virus Corona terhadap perekonomian difokuskan untuk industri manufaktur. Hal ini terutama difokuskan pada kelancaran arus kas perusahaan.

Dari sisi fiskal, berbagai insentif pajak yang akan diberikan mencakup pemberian fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP), relaksasi pembebasan PPh pasal 22 impor, pengurangan PPh pasal 25, dan relaksasi restitusi PPN dipercepat. Simak artikel ‘PPh Karyawan yang Ditanggung Pemerintah Fokus untuk Sektor Industri’.

“Pemerintah sangat berhati-hati memberikan kebijakan stimulus kedua ini karena dampak Covid-19 sudah seperti ini, WHO sudah menyebut [virus Corona] sebagai global pandemic,” ujar Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. ‘

Selain itu, ada pula media yang menyoroti masalah peningkatan persentase data eksternal teridentifikasi pada 2019. Hal ini dipengaruhi oleh data yang disampaikan institusi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) disertai identitas lengkap kepada Ditjen Pajak (DJP).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Arus Kas Perusahaan

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah masih terus menghitung detail dampak pemberian stimulus pada penerimaan negara dan pemulihan perekonomian. Pasalnya, anggaran stimulus itu akan berimplikasi pada realisasi penerimaan pajak pada 2020.

Susiwijono meyakini kebijakan itu akan sangat membantu perusahaan memperlancar arus kasnya di tengah berbagai ketidakpastian ekonomi akibat virus Corona. Dia berharap paket stimulus itu juga bisa memperbaiki arus produksi, distribusi, dan rantai pasok berbagai barang. (Kompas/DDTCNews)

• Implementasi pada April

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif pajak yang diberikan untuk mengantisipasi dampak virus Corona akan mulai difokuskan untuk sektor industri manufaktur. Penerapan relaksasi tersebut diperkirakan baru bisa berjalan efektif pada April 2020.

“Kami berharap bisa implementasi paket stimulus ini pada April setelah menyiapkan payung hukumnya. Sekarang kita sedang persiapkan yang sektor manufaktur. Kemarin sudah dirapatkan dan kami akan laporkan ke Bapak Presiden untuk mendapatkan penyempurnaan,” kata Airlangga. (The Jakarta Post/DDTCNews)

• Selektif

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan virus Corona telah menyerang seluruh sektor industri, baik di hulu maupun hilir. Hal ini tidak terkecuali pada sektor ritel dan jasa-jasa, seperti pendidikan. Hal ini harus dilihat pemerintah secara menyeluruh dalam meracik stimulus fiskal untuk mengantisipasi efek virus Corona.

“Jadi prinsipnya semua harus dipandang penting. Agar [insentif] tepat sasaran tentu pemerintah lebih fokus atas sektor yang sifatnya formal dan data tenaga kerjanya tercatat dengan baik, salah satunya adalah manufaktur,” ujarnya. (Detik Finance)

• Penggunaan Data

Perbedaan jumlah ILAP setiap tahun memengaruhi jumlah data eksternal prioritas yang diterima dan jumlah daya eksternal prioritas yang teridentifikasi. Jumlah ILAP prioritas pada 2019 sebanyak 36 ILAP. Pada tahun itu, jumlah data eksternal prioritas yang teridentifikasi sebanyak 72,98 juta dari 106,01 juta jumlah data eksternal prioritas yang diterima.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan identifikasi dan penggunaan data untuk ekstensifikasi dan intensifikasi bukan hal yang mudah. Data rekening tidak serta merta mengukur penghasilan orang bersangkutan.

“Sehingga kita berhati-hati. Jangan sampai kita salah berkomunikasi dengan data,” kata Suryo. (Bisnis Indonesia)

• Penghapusan Pajak Hotel

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani meminta panduan yang detail perihal insentif pajak hotel dan restoran agar insentif yang diberikan kepada hotel dan restoran bisa efektif.

Panduan itu dibutuhkan lantaran pajak hotel dan restoran tidak hanya menjadi kepentingan pemerintah pusat dan pelaku usaha, tetapi juga pemerintah daerah. Kondisi ini berbeda dengan insentif lainnya seperti PPh 22 impor dan PPh 25 yang dapat segera dilakukan karena hanya melibatkan DJP dengan pelaku usaha secara langsung.

“Untuk sektor perpajakan, masalahnya itu seberapa cepat untuk dieksekusi. Aspek kepastian dan koordinasi menjadi kunci dari berhasilnya insentif untuk sektor hotel dan restoran,” kata Hariyadi. (DDTCNews)

• Inklusi Kesadaran Pajak

DJP menempuh sejumlah kebijakan untuk membangun kultur kepatuhan pajak dengan pendekatan inklusi kesadaran pajak. Otoritas melihat pendekatan inklusi kesadaran pajak ini erat kaitannya dengan edukasi pajak.

“Jadi, bagaimana mulai dari awal masyarakat Indonesia ngerti. Bukan ngerti bayar pajak, [melainkan] ngerti pajak dulu. Itu yang menjadi perhatian kami di DJP. Hal ini menjadi titik kunci pada waktu kita berbicara ke depan. Negara kuat dan maju itu pajaknya harus kuat,” jelas Dirjen Pajak Suryo Utomo. (DDTCNews) (kaw)