LAPORAN KEUANGAN

Karena Piutang Perpajakan, Aset Kemenkeu Tembus Rp205 Triliun

Dian Kurniati | Kamis, 02 September 2021 | 17:30 WIB
Karena Piutang Perpajakan, Aset Kemenkeu Tembus Rp205 Triliun

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan aset pada neraca Kementerian Keuangan pada 2020 telah mencapai Rp205,19 triliun.

Sri Mulyani mengatakan aset tersebut naik 6,75% dari posisi 2019 yang senilai Rp192,21 triliun. Menurutnya, kenaikan aset terjadi utamanya karena piutang perpajakan yang senilai Rp14,2 triliun.

"Kalau dilihat dari sisi pos neraca, terjadi kenaikan nilai aset pada 2020 terutama karena ada kenaikan piutang perpajakan Rp14,2 triliun yang naik 30,65%," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (2/9/2021).

Baca Juga:
Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Sri Mulyani mengatakan piutang perpajakan tersebut terdiri atas piutang pajak senilai Rp4,71 triliun dan piutang cukai Rp9,49 triliun.

Menkeu memerinci aset pada neraca Kemenkeu tersebut terdiri atas aset lancar yang senilai Rp91,4 triliun atau naik 18,42% dari posisi 2019 senilai Rp77,18 triliun. Lalu, aset tetap senilai Rp113,25 triliun atau turun 1,09% dari Rp114,49 triliun.

Menurutnya, penurunan aset tetap senilai Rp1,24 triliun disebabkan antara lain adanya pengalihan aset berupa tanah kepada kementerian lain.

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Sementara pada piutang jangka panjang, nilainya Rp4,29 miliar atau naik hingga 149,1% dari hanya Rp1,72 miliar. Adapun pada aset lainnya, nilainya mencapai Rp528,18 miliar atau naik 0,52% dari Rp527,67 miliar.

Di sisi lain, terdapat kewajiban keuangan senilai Rp30,23 triliun atau naik 3,48% dari posisi 2019 senilai Rp29,22 triliun. Saldo kewajiban terbesar berasal dari utang kelebihan pembayaran pendapatan pajak senilai Rp26,11 triliun.

"Peningkatan nilai kewajiban terutama disebabkan karena kenaikan utang kepada pihak ketiga terkait insentif biodiesel bulan Desember," ujarnya.

Sementara itu, nilai ekuitas Kementerian Keuangan mencapai Rp174,95 triliun atau naik 7,34% dari 2019 senilai Rp172,99 triliun. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

03 September 2021 | 08:36 WIB

kabar baik bagi kementerian keuangan dengan asetnya yang mengalami kenaikan hingga 6,75% karena piutang pajak dan piutang cukai

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN