KEBIJAKAN PAJAK

Dorong Wajib Pajak UMKM Naik Kelas, Program BDS Perlu Dikawal

Redaksi DDTCNews | Minggu, 07 November 2021 | 13:30 WIB
Dorong Wajib Pajak UMKM Naik Kelas, Program BDS Perlu Dikawal

Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti dalam acara Deja(P)u On Air Kanwil DJP Jakarta Pusat.
 

JAKARTA, DDTCNews - Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan program business development services (BDS) perlu terus dikawal untuk memastikan peningkatan bisnis UMKM.

Nufransa menyampaikan Kemenkeu mempunyai kepentingan besar untuk ikut mengembangkan UMKM. Sebab, skala ekonomi UMKM merupakan salah satu kontributor utama perekonomian nasional.

"Saya menyambut baik program BDS [oleh Kanwil dan KPP], karena ini juga salah satu yang saya kerjakan bagaimana mengembangkan UMKM ini supaya naik kelas. Karena UMKM ini mendominasi perekonomian 60% sampai 70%," katanya, dikutip pada Minggu (7/11/2021).

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Dia menuturkan dengan kegiatan bisnis UMKM yang terus meningkat akan berdampak langsung pada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pendampingan UMKM dilakukan melalui program BDS yang diselenggarakan oleh Ditjen Pajak (DJP).

Nufransa menekankan fokus utama program BDS adalah pendampingan untuk mengembangkan bisnis UMKM. Hal tersebut dilakukan di antaranya melalui kiat melakukan pemasaran, pengemasan produk, hingga branding produk.

"Nanti diselipkan juga dengan program edukasi perpajakan seperti bagaimana melakukan pencatatan dan pembukuan, termasuk juga bagaimana cara hitung pajak," jelas Nufransa.

Baca Juga:
Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Dia menambahkan upaya lanjutan perlu dilakukan unit vertikal DJP dalam mengukur keberhasilan program BDS. Salah satunya melalui pemantauan berkala kegiatan UMKM yang ikut serta dalam program BDS.

"Pasti ada daftar UMKM yang sudah ikut nanti bisa dilihat seperti apa perkembangannya. Apakah ada peningkatan usaha dari UMKM setelah mengikuti program," tuturnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

07 November 2021 | 21:45 WIB

http://www.recordholdersrepublic.co.uk/y/world-record-holders.aspx. ini link bukti pencatatan rekor Dunianya Kak. terima Kasih atas dukungannya DDTC News ikut membantu menyebarluaskan dalam berita Kegiatan Dejapu tax expo Kanwil DJP Jakarta Pusat.

07 November 2021 | 21:42 WIB

https://www.instagram.com/tv/CVmUOIuoylA/?utm_medium=copy_link Kanwil DJP Jakarta Pusat dalam bulan Oktober kemaren sudah mengadakan kegiatan Dejapu tax expo 2021 edukasi perpajakan dan Bussiness development services telah berhasil mencatatkan 5 Rekor dunia. barangkali bisa diangkat sebagai berita Kak.

07 November 2021 | 20:56 WIB

mantabs. terima kasih sudah mengangkat tema Deja(p)u On Air Kanwil DJP Jakarta Pusat bersama Bapak Nufransa. semoga DDTC News semakin sukses

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak